JAKARTA (Lentera) - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengusut tuntas atas serangan Israel di Lebanon selatan, yang menewaskan 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL pada akhir Maret 2026.
Desakan tersebut disampaikan Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam sidang Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Timur Tengah, Selasa. "Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dan harus diusut tuntas," ujar Umar dalam forum tersebut, melansir Antara, Rabu (1/4/2026).
Indonesia secara khusus meminta Dewan Keamanan PBB tidak hanya mengawal proses investigasi, tetapi juga memastikan hasilnya ditindaklanjuti secara tegas. Hal ini termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas serangan yang menyasar personel misi perdamaian.
Dalam forum tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026. Serangan itu menewaskan 3 prajurit Indonesia dan melukai lima personel lainnya.
Tiga prajurit TNI yang gugur, yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33), Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan (25), dan Prajurit Kepala Fahrizal Rhomadhon (27). Fahrizal dilaporkan gugur di pos UNIFIL di Adchit Al Qusayr, sementara dua lainnya tewas dalam serangan terhadap konvoi logistik di Bani Hayyan.
Selain korban jiwa, 5 personel lainnya mengalami luka, yakni Kapten Sultan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Kadet Prajurit Deni Rianto.
Umar menyampaikan duka mendalam sekaligus kemarahan atas insiden tersebut. Ia juga mengapresiasi solidaritas dari anggota Dewan Keamanan PBB serta komunitas internasional terhadap Indonesia.
"Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat Dewan Keamanan," katanya.
Indonesia turut mendesak seluruh pihak, termasuk Israel Defense Forces, untuk menghentikan agresi dan mematuhi hukum internasional demi menjamin keselamatan personel serta perlindungan aset milik PBB.
Lebih lanjut, Indonesia menekankan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah darurat seperti peninjauan ulang protokol keamanan hingga pengaktifan rencana evakuasi yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Indonesia juga meminta Dewan Keamanan menegaskan kembali prinsip perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian serta mengambil langkah konkret guna mencegah serangan lanjutan.
Dalam pernyataannya, Umar menolak anggapan para korban berada di zona perang aktif. Ia menegaskan pentingnya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik di Lebanon selatan.
Menurut pemerintah Indonesia, ketegangan di wilayah tersebut dipicu oleh serangan berulang militer Israel yang dinilai melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Bahkan, peningkatan serangan terhadap UNIFIL dalam beberapa pekan terakhir disebut sebagai pola sistematis yang berpotensi melemahkan mandat Resolusi 1701.
Indonesia menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan ancaman serius bagi stabilitas global dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Sebagai langkah diplomatik, Indonesia bersama Prancis telah meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB. Upaya ini disebut sebagai bentuk komitmen jangka panjang Indonesia terhadap operasi penjaga perdamaian sejak 1957.
Editor:Santi
-jpg.jpg)
