SURABAYA (Lentera) - DPRD Kota Surabaya menyoroti meningkatnya beban Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang mulai overkapasitas. Kondisi ini dinilai memerlukan skema pengelolaan khusus yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan selain volume sampah yang terus meningkat, jenis sampah berat juga menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pengelolaan yang ada saat ini.
“Untuk sampah yang membutuhkan usaha lebih seperti kasur, kursi bekas, dan sejenisnya, dinas perlu membuat formula khusus agar memudahkan masyarakat dalam membuangnya,” kata Fathoni, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, istilah sampah berat tidak hanya merujuk pada bobot, tetapi pada jenis limbah yang membutuhkan penanganan ekstra, seperti kasur, sofa, kursi, lemari, hingga perabot rumah tangga lainnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan penerapan skema retribusi khusus untuk jenis sampah tertentu. Menurutnya, kebijakan tersebut justru dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi warga
“Dengan adanya skema ini, masyarakat memiliki opsi yang jelas sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai atau lokasi yang tidak semestinya,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sampah yang berasal dari sektor usaha. Menurutnya, peran pengawasan perlu diperkuat, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan pengelolaan limbah usaha sudah sesuai dengan perizinan,” jelasnya.
Meski demikian, Politisi dari Golkar ini menekankan pendekatan pengawasan tetap harus mengedepankan aspek humanis melalui sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha.
“Pendekatan humanis penting agar kesadaran meningkat, sehingga volume sampah yang masuk ke TPS dan TPA bisa ditekan sejak dari sumbernya,” imbuhnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kondisi armada pengangkut sampah milik pemerintah kota yang dinilai perlu segera diremajakan. Sejumlah kendaraan disebut telah berusia tua dan tidak lagi optimal dalam operasional.
“Perlu ada peremajaan armada, khususnya kendaraan yang usianya di atas 15 tahun, agar tidak ada lagi sampah tercecer dan estetika kota tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar peremajaan armada juga mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam mengurangi emisi.
“Penggantian armada sebaiknya mengarah pada kendaraan non-bahan bakar fosil, sejalan dengan kebijakan penggunaan kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, peluang kerja sama dengan pihak ketiga terbuka sebagai alternatif untuk menghadirkan armada pengangkut sampah berbasis energi bersih.
“Sudah banyak pihak ketiga yang memiliki armada non-bahan bakar fosil, ini bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari solusi ke depan,” tambahnya.
Sebagai kota yang telah dikenal dengan inovasi pengelolaan sampah menjadi energi, Surabaya dinilai perlu terus beradaptasi menghadapi tantangan baru, termasuk peningkatan volume dan kompleksitas jenis sampah.
Fathoni mengatakan, penguatan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir juga harus terus didorong, termasuk melalui pemilahan sampah di tingkat RW. “Jika pemilahan sampah di tingkat warga berjalan selaras dengan kesadaran pelaku usaha, maka pengelolaan sampah di Surabaya akan semakin optimal,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor:Santi
-jpg.jpg)
