JAKARTA (Lentera) - Presiden Prabowo Subianto memastikan biaya haji Indonesia tahun 2026 tetap mengalami penurunan sebesar Rp2 juta, meskipun terjadi lonjakan harga avtur akibat dinamika global.
"Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik," ujar Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, melansir Antara, Rabu (8/4/2026).
Menurut Presiden, lonjakan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung pada bahan bakar pesawat atau avtur tidak boleh menjadi alasan untuk menaikkan beban biaya bagi jemaah. Pemerintah, kata dia, akan mencari skema pembiayaan yang lebih efisien.
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 turun sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan penyesuaian tersebut, total BPIH tahun ini berada di angka Rp87.409.366 per jemaah.
Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan Presiden telah memberikan instruksi tegas agar setiap potensi kenaikan komponen biaya tidak dibebankan kepada calon jemaah.
Instruksi tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Irfan menekankan arahan Presiden menjadi dasar utama dalam menyusun skema pembiayaan haji tahun ini.
Dijelaskannya, sebelum eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, rata-rata biaya penerbangan haji per jemaah berada di kisaran Rp33,5 juta.
Namun, setelah konflik memicu kenaikan harga avtur, maskapai mulai mengusulkan penyesuaian tarif. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat sekitar 39,85 persen.
Sementara itu, jika dilakukan pengalihan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah konflik, biaya penerbangan bahkan bisa mencapai Rp50,8 juta per orang, atau melonjak hingga 51,48 persen.
Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah. Sedangkan maskapai Saudia mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.
Meski demikian, pemerintah memastikan berbagai opsi efisiensi tengah dikaji untuk menutup potensi kenaikan tersebut tanpa membebani jemaah.
"Itu adalah komitmen Presiden Prabowo yang kami tindak lanjuti, untuk menghitung kebutuhan riil tanpa memberatkan masyarakat," ungkap Irfan.
Editor:Santi,ist
-jpg.jpg)
