SEOUL (Lentera) - Pemerintah Korea Selatan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga rentan pada Senin (27/4/2026). Kebijakan ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam skema yang dijalankan, mengutip dari Antara, penerima jaminan kebutuhan hidup dasar akan memperoleh bantuan sebesar 550.000 won atau sekitar Rp5,8 juta. Sementara itu, keluarga dengan orang tua tunggal serta kelompok yang berada sedikit di atas ambang batas kelayakan kesejahteraan akan menerima 450.000 won atau sekitar Rp5,2 juta per orang. Pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada warga di luar Seoul. Mereka yang tinggal di wilayah dengan populasi menurun akan mendapatkan tambahan bantuan sebesar 50.000 won atau sekitar Rp585 ribu. Proses pengajuan BLT telah dibuka dan akan berlangsung hingga 8 Mei 2026. Masyarakat yang dinyatakan lolos verifikasi dapat memilih metode pencairan bantuan, mulai dari kartu kredit atau debit, kartu prabayar, hingga voucer mata uang lokal. Namun demikian, penggunaan dana bantuan ini tidak sepenuhnya bebas. Pemerintah membatasi pemanfaatannya hanya untuk transaksi di usaha kecil dengan omzet tahunan maksimal 3 miliar won, atau pada merchant yang menerima voucer mata uang lokal. Dana bantuan tersebut juga memiliki batas waktu penggunaan hingga 31 Agustus 2026. Tidak berhenti di situ, pemerintah Korea Selatan juga tengah menyiapkan skema bantuan lanjutan yang lebih luas. Rencananya, bantuan tunai akan menyasar hingga 70 persen kelompok penduduk berpenghasilan terbawah, dengan kriteria penerima yang akan diumumkan pada awal Mei mendatang. Kebijakan ini mendapat dukungan dari parlemen. Sebelumnya, Majelis Nasional Korea Selatan telah menyetujui rancangan anggaran tambahan sebesar 26,2 triliun won atau sekitar Rp306,7 triliun pada awal April 2026. Editor: Santi
