MALANG (Lentera) - Prevalensi stunting di Kota Malang turun menjadi 8,1 persen berdasarkan hasil bulan timbang terbaru. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang saat ini tengah mengintensifkan pemantauan di 644 posyandu, guna memastikan pengukuran hingga intervensi penanganan stunting berjalan tepat sasaran.
"Kalau dari jumlah sekitar 38 ribu sekian anak di Kota Malang, (prevalensi stunting) itu 8,1 persen. Itu berdasarkan bulan timbang," ujar Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pemantauan status gizi balita dilakukan secara rutin setiap bulan di seluruh 644 posyandu. Langkah ini menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan prevalensi stunting secara riil di masing-masing wilayah.
Husnul menjelaskan, hasil pengukuran dan penimbangan balita tersebut kemudian dicatat melalui sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Data dari posyandu selanjutnya dilaporkan ke Dinkes Kota Malang dan diteruskan ke tingkat provinsi.
"Itu yang dilaporkan masing-masing posyandu setelah melakukan pengukuran dan penimbangan dari balita yang ada di wilayahnya, ke dinas kesehatan. Kemudian kami melaporkan ke provinsi," jelasnya.
Jika ditarik ke belakang, tren prevalensi stunting di Kota Malang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, angka stunting tercatat sebesar 9,2 persen, kemudian turun menjadi 8,1 persen pada 2024. Meski sempat mengalami kenaikan tipis menjadi 8,48 persen pada 2025, kondisi tersebut masih dinilai terkendali.
Husnul menekankan, validitas data menjadi kunci dalam upaya penanganan stunting. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar setiap posyandu dapat melakukan pengukuran secara lengkap dan akurat.
"Target kami, setiap kali penimbangan dan pengukuran, masing-masing posyandu bisa melakukan sasaran lengkap, kemudian bisa valid ukurannya sehingga bisa kita lihat hasilnya," katanya.
Terkait sebaran kasus, Husnul menyebut angka stunting di 5 kecamatan di Kota Malang saat ini relatif merata. Hal tersebut didasarkan pada laporan dari ratusan posyandu yang aktif melakukan pemantauan di lapangan.
Lebih lanjut, sebagai upaya menekan angka stunting, Dinkes Kota Malang memprioritaskan intervensi pada kelompok usia 2 tahun ke bawah. Intervensi dilakukan melalui pendekatan spesifik maupun sensitif, termasuk pemenuhan gizi dan edukasi kesehatan bagi keluarga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non PAUD, sambung Husnul, turut menjadi bagian dari intervensi yang berjalan. Meskipun tidak dipisahkan secara khusus dalam pengukuran dampaknya terhadap penurunan stunting.
"Karena stunting itu yang kami ukur prioritasnya adalah dua tahun ke bawah. Sehingga intervensi itu kami lakukan baik spesifik maupun sensitif, termasuk tambahan MBG itu, pengaruhnya seperti apa," jelasnya.
Selain MBG, program pemberian makanan tambahan (PMT) juga terus dijalankan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi balita di Kota Malang.
"Kami tidak membedakan. Karena ada MBG, ada juga PMT. Semuanya merupakan intervensi untuk meminimalkan stunting yang ada di Kota Malang," tegas Husnul.
Reporter: Santi Wahyu
