SURABAYA (Lentera) - DPRD Jawa Timur menyoroti ketidaksolidan warga dalam polemik Jalan Raya Pandugo, yakni menyangkut rencana pembukaan portal jalan buntu di kawasan RT 04 RW 06 Penjaringansari yang dirancang sebagai solusi kemacetan di kawasan tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menilai perbedaan sikap di tengah masyarakat menjadi kendala bagi dewan dalam menentukan arah kebijakan dan memperjuangkan aspirasi warga.
"Saya melihat di situ (masyarakat) tidak solid. Masyarakat itu tidak jelas, maksudnya ada yang oke ada yang tidak oke. Kalau masyarakat tidak solid, itu kan tidak bisa dikatakan bahwa masyarakat punya keinginan seperti ini," ungkap Lilik, Selasa (28/4/2026).
Selain menyoroti perbedaan pandangan warga, Lilik juga menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan guna mengetahui urgensi kebijakan tersebut.
"Mereka khawatir nanti akan digunakan untuk lewat truk, kendaraan-kendaraan besar yang tentu akan mengganggu perumahan. Karena rumah-rumah di situ sudah cukup tua, khawatir ambrol atau bagaimana. Jalannya juga rusak," tambahnya.
DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi terkait status lahan di kawasan Pandugo yang saat ini disebut tengah dalam proses administrasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Surabaya.
Politisi PKS tersebut menegaskan bahwa upaya penyelesaian persoalan kemacetan dan keselamatan di Jalan Raya Pandugo tetap harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga sekitar.
"Masyarakat itu kan macam-macam, mungkin ada perbedaan, semuanya kan selalu ada kepentingan. Makanya, kalau masyarakatnya saja tidak solid, tentu akan sulit bagi kami di dewan untuk menentukan kepentingan mana yang benar-benar harus disuarakan," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Santi
