08 May 2026

Get In Touch

Anggota DPRD Apresiasi Sistem Pembayaran QRIS di Sektor Parkir

Ilustrasi sistem pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS
Ilustrasi sistem pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS

PALANGKA RAYA (Lentera) -Sistem pembayaran parkir di Kota Palangka Raya kedepannya diarahkan menggunakan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS di sejumlah titik parkir potensial yang ada di wilayah kota.

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan dengan menerapkan sistem pembayaran QRIS menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

"Selain untuk meningkatkan PAD, manfaat lainnya yaitu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa parkir," papar Khemal, Jumat (8/5/2026).

Sebagai bentuk dukungan, pihaknya sudah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dalam rangka merealisasikan inovasi tersebut.

Lebih lanjut Khemal menjelaskan, nantinya setiap petugas parkir akan dibekali barcode atau aplikasi pembayaran QRIS yang terhubung langsung dengan sistem pembayaran digital.

Dengan menerapkan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi bingung mengenai metode pembayaran dan tidak perlu repot menyiapkan uang pas.

Sebagai contoh, tarif parkir Rp2 ribu, dibayar dengan uang Rp5 ribu, tapi dengan alasan tidak memiliki uang kembalian, akhirnya pemilik kendaraan tidak menerima kembalian atau terhitung membayar lebih.

"Tentunya ini akan memberatkan masyarakat, namun dengan menggunakan QRIS, masyarakat membayar sesuai tarif dalam Perda," jelasnya.

Dari sisi petugas parkir, sistem pembayaran digital akan memudahkan mereka karena tidak perlu membawakan banyak uang tunai untuk kembalian.

Selain itu, seluruh transaksi akan tercatat sehingga meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.

Khemal menambahkan, sektor retribusi parkir memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD jika dikelola secara benar dan transparan.

"Kita berharap hasil retribusi parkir benar-benar masuk ke rekening pemerintah daerah, terlebih saat ini kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan akibat adanya pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD)," pungkasnya.

Reporter: Novita|Editor: Arifin BH

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.