SURABAYA (Lentera) – Sejumlah persoalan dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Samwil mengingatkan agar tidak mengaburkan tujuan utama dari program tersebit.
Penindakan terhadap pelanggaran harus tetap dilakukan, namun tidak boleh menghambat keberlangsungan program yang dinilai strategis bagi masa depan generasi Indonesia.
Menurut Samwil, langkah pemerintah melakukan evaluasi dan pengetatan pengawasan, termasuk moratorium sementara terhadap pembentukan unit baru, merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program. Namun demikian, ia mengingatkan agar adanya oknum yang diduga melakukan pelanggaran tidak kemudian membuat publik memandang negatif keseluruhan program MBG.
“Kalau memang ada kebocoran atau pelanggaran, tentu harus diselidiki dan ditindak sesuai hukum. Tetapi jangan sampai karena ada oknum yang melakukan pelanggaran, kemudian program yang sangat baik ini menjadi terhambat,” ungkap Samwil, Kamis (18/06/2026).
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menilai, masih banyak masyarakat yang melihat MBG hanya sebagai program pembagian makanan gratis. Padahal, menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah memastikan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi secara lebih baik dan berkelanjutan.
“Pemenuhan gizi itu bukan hanya untuk yang kurang mampu. Orang kaya sekalipun belum tentu gizinya lengkap. Ada yang tidak suka makan sayur, tidak suka minum susu, atau pola makannya tidak seimbang. Karena itu program ini menyasar kebutuhan yang lebih luas,” katanya.
Samwil menjelaskan, MBG yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lahir dari berbagai kajian, penelitian, dan uji kelayakan yang cukup panjang. Karena itu, manfaat program tersebut tidak dapat diukur hanya dalam waktu singkat.
Menurutnya, dampak investasi gizi baru akan terlihat dalam jangka panjang ketika anak-anak penerima manfaat memasuki usia produktif.
“Dampaknya mungkin baru akan terlihat 10 tahun lebih ke depan. Saat itu kita bisa mengukur bagaimana kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak yang sejak dini mendapatkan pemenuhan gizi yang baik,” ujarnya.
Meski mendukung penuh pelaksanaan MBG, Samwil menegaskan, setiap penyimpangan yang ditemukan harus diproses secara tegas. Penegakan hukum, kata dia, diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan.
“Kalau ada yang melanggar ya harus ditindak. Tetapi jangan kemudian semua dianggap bermasalah. Yang salah diproses, sementara program yang baik tetap harus berjalan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan pemerintah saat ini harus dimaknai sebagai upaya memperkuat tata kelola program, bukan sebagai langkah yang menghambat pelaksanaan MBG.
“Program ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Dengan pengawasan yang baik dan pelaksanaan yang tepat, manfaatnya akan dirasakan oleh generasi Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
