JAKARTA (Lentera) -Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan dari negara asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Arrmanatha mengatakan, pembahasan bantuan dari negara tetangga tersebut kini memasuki tahap teknis yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB,” ujar Arrmanatha, saat ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Kamis (15/10/2026).
Arrmanatha tidak merinci negara mana saja yang menawarkan bantuan maupun bentuk bantuan yang akan diberikan.
Namun, dia menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Prabowo.
Presiden juga telah memberikan instruksi dan arahan terkait upaya penanganan kebakaran tersebut.
“Perlu kami tegaskan adalah ini sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung. Dan seperti yang kita ketahui bersama, instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Bapak Presiden,” kata dia.
Saat ini, lanjut Arrmanatha, pemerintah telah mengerahkan sekitar 60.000 personel untuk menangani karhutla di enam provinsi.
Pemerintah juga mengerahkan berbagai aset, termasuk helikopter dan pesawat, untuk melakukan pemadaman melalui metode pengeboman air (water bombing) serta rekayasa cuaca.
Meski demikian, Arrmanatha mengakui bahwa penanganan karhutla menghadapi tantangan besar, terutama akibat faktor cuaca.
“Namun, kembali lagi bahwa ini tantangannya sangat besar terutama dari aspek cuaca,” ucap dia.
Arrmanatha menambahkan, dampak kabut asap di wilayah terdampak juga menjadi perhatian Presiden sehingga penanganan karhutla terus menjadi prioritas pemerintah.
DPR dan DPD desak bantuan asing
Diberitakan sebelumnya, anggota DPR hingga Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menangani karhutla.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menerima bantuan internasional, terutama dari negara-negara ASEAN.
Menurut dia, bantuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan solidaritas, tetapi juga tanggung jawab bersama.
“Jangan sungkan menerima bantuan internasional, terutama solidaritas ASEAN. Justru kita minta pemerintah itu mengambil inisiatif untuk menggalang solidaritas,” ujar Daniel, di Gedung DPR RI, Rabu (14/10/2026).
Daniel juga menyinggung perusahaan pemegang konsesi perkebunan dari Singapura dan Malaysia yang menurutnya turut menyumbang persoalan karhutla.
Dia mengingatkan bahwa kebakaran berpotensi semakin parah menjelang Desember 2026 hingga Maret 2027.
Karena itu, Dia meminta pemerintah tidak ragu menerima bantuan internasional dan mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.
Sementara itu, Sultan meminta pemerintah segera mempertimbangkan tawaran bantuan negara sahabat. Ia menilai karhutla merupakan bencana ekologis yang juga berdampak pada kesehatan masyarakat.
Menurut Sultan, Indonesia dapat menerima bantuan dari negara sahabat, khususnya negara-negara ASEAN, tanpa harus menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
“Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh,” ujar Sultan, dalam siaran pers, Selasa (13/10/2026)*
Editor: Arifin BH/kompas
.jpg)