Surabaya – Menanggapi kelangkaan pupuk khususnya pupuk bersubsidi yang terjadi di beberapa daerah di Jatim, DPRD Jatim akan segera membawa permasalahan tersebut ke Provinsi Jawa Timur.
Anggota DPRD Jatim, Subianto mengaku banyak mendapat keluhan dari para petani terkait dengan kelangkaan pupuk ini. Untuk itu, dia akan membawa aspirasi masyarakat ke Pemprov Jatim supaya segera memberikan subsidi pupuk tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk di Jatim ini terjadi karena pemerintah melalui Kementan (Kementerian Pertanian) telah mengurangi jatah pupuk subsidi untuk Jatim di tahun 2019, akibatnya, jatah pupuk bersubsidi pada 2020 ini berkurang.
Namun demikian, atas kebijakan pemerintah setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, pemerintah melalui Kementan langsung menambah pasokan pupuk bersubsidi yang akan dibagi pada tahun 2020 ini.
Sebenarnya, lanjut Subianto, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim juga telah berkirim surat kepada Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Kementan RI pada 9 Juli lalu.
Kemudian terjadi perubahan pasokan pupuk bersubsidi melalui Permentan No 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permentan No 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.
“Jumlah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Jatim semula 1.349.594 ton menjadi 2.267.827 ton atau bertambah 918.233 ton,” terangnya.
Awal tahun 2020, diungkapkan Subianto, Kementan sudahmemangkas pupuk 55 persen. “Tapi, Alhamdulillah atas perjuangan kita semua, itusudah terealisasi 900 ton,” imbuhnya.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah memberikan subsidi pupuk tambahan sebesar Rp 3,14 triliun. Hal ini menandaskan bahwa alokasi pupuk sudah ditambah. Sayangnya sampai saat ini masih belum tereasasi.
Subianto juga meminta pada pemerintah untuk tidak memberlakukan terlebih dahulu kartu tani. Subianto menandaskan bahwa permintaan tersebut langsung dijawab oleh kementan dengan akan pemberlakuan kartu tani ini dimulai pada 2021 mendatang.
Terkait dengan hal itu, Subianto meminta pada semua kelompok tani yang menunggu jatah subsudi pupuk untuk melengkapi data RDKKnya. Dia berharap jangan sampai ada satu pun yang punya lahan tidak dapat pupuk subsidi tersebut.
"Saya juga meminta kepada media massa untuk mempublikasikan dan menyuarakan agar para petani memperoleh pupuk subsidi tersebut,” pungkasnya. (ufi)
.jpg)
