SURABAYA (Lenteratoday) – Untuk mengendalikan inflasi di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mempui “jurus” yang harus dilakukan. Hal itu disampaikan saat High Level Meeting serta rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Selasa (3/11/2020).
“Saya mohon kepada seluruh Bupati baik yang hadir di sini maupun secara virtual, komunikasi di antara para kepala TPID, Bupati/Walikota, baik secara horizontal dan secara vertikal memang harus terus dikoordinasikan secara lebih intensif lagi,” kata Khofifah.
Kemudian, Khofifah juga meminta adanya optimalisasi BUMD pangan. Diantaranya dengan koneksitas BUMD pangan di provinsi dengan titik-titik di kabupaten/kota. Sehingga antar daerah bisa lebih tersambungkan terutama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Khofifah juga terus minta dilakukan update harga-harga setiap saat supaya terkonfirmasi di titik tertentu.
“Katakan kalau yang sering kali menjadi faktor inflasi di sangat banyak tempat, misalnya bawang merah di Nganjuk, di Probolinggo. Ini salah satu komoditas yang menjadi pendorong inflasi di Jawa Timur. Kalau misalnya di Kabupaten penghasil harganya jatuh, di kabupaten yang lain ternyata kebutuhannya meningkat dan seterusnya. Tentu harapan kita ini juga akan dikomunikasikan lebih luas lagi oleh Kepala Dinas Perindag melalui berbagai misi dagang yang dilakukan ke berbagai provinsi,” tandasnya.
Sebab dia melihat dari beberapa pertemuan ternyata diketahui bahwa kebutuhan bawang merah di provinsi-provinsi yang lain cukup tinggi. Oleh karena itu, lanjutnya, kalau ada kantor perwakilan dagang di provinsi yang lain, maka konektivitasnya harus ditingkatkan.
Gubernur Khofifah juga meminta pada Bupati/walikota untuk melakukan penajaman pada item-item yang menjadi pendorong inflasi di Jawa Timur. Selain itu juga bisa melakukan penajaman pada komoditas yang bisa menjadikan penahan inflasi di Jawa Timur.
“Jadi kita berharap bahwa dampak rendahnya inflasi terhadap perekonomian, kesejahteraan, ekspektasi dari inflasi 2020 ini akan bisa kita lakukan penajaman pada sore hari ini, terutama pada saat kita bersiap-siap di bulan Desember, apakah Natal ataukah tahun baru,” tandasnya.
Khofifah juga menjelaskan kaitan harga antar daerah dan fenomena inflasi pangan yang ternyata bisa terjadi di daerah yang sebetulnya dekat dengan sentra produksi pangan. Disatu sisi ada disparitas harga di titik-titik tertentu.
“Artinya bahwa makin sering kita turun, makin sering kita mengkomunikasikan terutama dengan produsen-produsen di sentra-sentra terutama sektor pertanian, maka relatif kita akan bisa melakukan penetrasi. Jadi komunikasi-komunikasi dengan pelaku-pelaku usaha betapa pentingnya disini,” tegasnya.
Dia juga menekankan optimalisasi peran BUMD, dimana antara BUMD provinsi dengan para kepala daerah dan sentra-sentra industri di masing-masing titik supaya terus dimaksimalkan. Gubernur menekankan pada Format tanam, petik, olah, kemas, jual untuk terus dimaksimalkan sesuai dengan format yang belakangan ini relatif sering dilakukan dengan support dari BI serta pertemuan-pertemuan dengan diaspora dari berbagai negara.
“Format tanam, petik, olah, kemas, jual dalam format yang bisa memberikan penguatan dari produksi di masing-masing daerah dengan tentu menemukenali secara spesifik sesuai dengan pemetaan produksi di masing-masing daerah. Maka peran para Bupati/Walikota menjadi sangat penting di sini. Karena itu, masing-masing anggota kami mohon sinergitas di antara semuanya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Divi Ahmad Johansyah setuju terkait disparitas harga yang masih terjadi antar wilayah. Dia melihat bahwa kelancaran barang antar wilayah itu menjadi akan semakin penting. Oleh karena itu, lanjut Divi, Bank Indonesia sangat mengapresiasi dan sangat mengharapkan segera terealisasinya berbagai inovasi seperti resi gudang maupun pembentukan BUMD Pangan.
“Agar kita bisa membuat suatu rantai logistik distribusi yang efisien di Jatim. Karena Jatim juga merupakan penyumbang rantai distribusi di daerah lain,” tuturnya.
Selain itu, Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PPDR) yang terintegrasi dengan sistem IT juga dinilai sangat efektif mengatasi kelangkaan pasokan. Dan ini akan didukung dengan adanya data base mengenai arus barang.
Divi bersyukur bahwa pembicaraan mengenai TPID makin meningkat tiap tahun. Jika pada tahun sebelumnya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi tapi sekarang sudah mulai diskusi hal-hal yang sifatnya infrastruktur, seperti data, resi gudang dan sebagainya. “Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi sudah membahas masalah pengendalian inflasi secara struktural dan fundamental,” tandasnya. (ufi)
.jpg)
