BLITAR (Lenteratoday) - Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Blitar menuding Bawaslu setempat diskriminasi, karena memasang spanduk netralitas kades/lurah dalam Pilbup 2020. Hal ini menimbulkan kesan kades tidak netral, serta kenapa tidak dipasang didepan kantor ASN, TNI-Polri, BUMN, dan BUMD yang juga harus netral.
Hal ini disampaikan Humas sekaligus Juru Bicara Asosiasi Perangkat Desa (APD), Tugas Nanggolo Yudho DP kalau para kades menuding Bawaslu diskriminasi, karena memasang spanduk netralitas kades di depan kantor desa. "Ini yang membuat kades keberatan dan tersinggung, sepertinya kades/lurah tidak netral," ujar pria yang biasa dipanggil Bagas ini, Rabu (4/11/2020).
Lebih lanjut Bagas menjelaskan padahal yang harus netral tidak hanya kades/lurah saja, tapi juga ASN dan TNI-Polri. Alasan lainnya terkait tudingan Bawaslu diskriminasi yaitu dalam spanduk sosialisasi netralitas kades/lurah disebutkan profesinya.
"Kenapa di tempat bekerja kalangan ASN, TNI-Polri, seperti di Mapolsek, Koramil, Kodim tidak dipasangi spanduk sosialisasi seperti itu,(menyebut profesi)," jelas Kades Karangsono ini.
Bagas mengatakan karena adanya keberatan dan ketersinggungan para kades yang tergabung dalam APD, akhirnya dilakukan rapat siang hari ini.
Rapat dihadiri perwakilan sekitar 40 kades, dari total 220 kades se-Kabupaten Blitar.
"Hasil dari rapat tadi siang, seluruh kades, 22 korcam, dan 19 pengurus sepakat akan mengirimkan surat keberatan kepada Bawaslu ditembuskan kepada pihak terkait lainnya," ungkap Bagas.
Selain keberatan minta agar spanduk sosialisasi di depan atau di dekat kantor desa dilepas, juga seluruh instansi dan kantor juga dipasangi spanduk serupa. "Maksudnya juga menyebutkan profesi, seperti ASN, TNI-Polri, BUMN, dan BUMD agar tidak ada diskriminasi jangan hanya kades dan kalur saja yang disebut profesinya," tandasnya.
Bahkan sebagai bentuk dari aksi protes dan keberatan adanya spanduk tersebut, beberapa kades sudah ada yang melepasnya. Spanduk berukuran sekitar 1,2x4 meter tersebut, berisi sosialisasi netralitas kades/kalur dalam Pilkada Kabupaten Blitar. Dengan tertulis Kades/Lurah yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, diancam hukuman pidana penjara minimal 1 bulan maksimal 6 bulan dan atau denda minimal Rp 600.000 maksimal Rp 6.000.000.
Secara terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin ketika dikonfirmasi mengenai tudingan diskrimanasi dan keberatan dari para kades ini mengatakan kalau itu tidak benar, karena sudah menjadi tugas Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilbup tahun 2020 ini. Melalui sosialisasi dengan pemasangan spanduk, dengan beberapa tema diantaranya tolak politik uang, netralitas kades/lurah dan larangan kampanye di tempat ibadah serta pendidikan. "Sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada, jadi tema-tema dalam sosialisasi sudah ada," kata Hakam.
Bahkan sebelum pemasangan spanduk netralitas kades/lurah, jajaran Panwascam dan Pengawas Desa juga sudah berkoordinasi dengan perangkat desa. Bahkan Hakam mengaku sudah mendatangi Bagas, Selasa (3/11/2020) untuk memberikan penjelasan, jika ini salah satu upaya pencegahan pelanggaran. "Sesuai tupoksi Bawaslu, jangan sampai kami menangani atau memproses pelanggaran yang melibatkan kades," tegasnya.
Ditambahkan Hakam sosialisasi netralitas bukan hanya pada kades/lurah saja, tapi juga kepada ASN Pemkab Blitar yang diikuti sekitar 20.000 orang. Oleh karena itu dengan adanya keberatan ini, Hakam mengaku akan berkoordinasi dengan PJs Bupati Blitar untuk memfasilitasi pertemuan dengan para kades yang tergabung dalam APD. "Intinya kalau ada keberatan mari dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk dicari solusinya agar situasi tetap kondusif dan aman dalam Pilbup Blitar tahun 2020 ini," pungkasnya.(ais)
.jpg)
