SURABAYA (Lenteratoday) – Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SPBD) Jatim 2021 diperkirakan baru terpaksana pada akhir bulan ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dimana penetapannya biasanya dilakukan tanggal 10 November atau tepat pada hari pahlawan.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menandaskan bahwa pembahasan APBD tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Hal ini terkait dengan adanya aturan baru berupa Permendagri tentang sistem informasi daerah. Sehingga, untuk semua penganggaran harus disesuaikan. “Semua harus terintegrasi,” katanya Minggu (8/11/2020).
Dia menjelaskan bahwa saat ini pembahasan RAPBD 2021 masih pada tahap KUA-PPAS. “Hari ini dibahas persetujuan KUA PPAS tersebut,” sambung politisi Partai Gerindra ini.
Pembahasan KUA PPAS merupakan tahan awal penyusunan RAPBD. Setelah itu masih banyak tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilewati. Hal inilah yang menyebabkan pembahasan penggedokan APBD 2021 tidak bisa dilakukan oada 10 November.
Adanya system baru juga menyebabkan penyusulan APBD menjadi relative lebih lama. Sebab, harus melakukan penyesuaian dengan sistem yang dimiliki pemerintah pusat. Meski demikian, lanjut Sadad, DPRD Jatim akan berupaya penggedokan bisa terlaksana pada November ini. “Tapi, kami upayakan penggedokan tetap di bulan pahlawan, yakni November,” ujarnya.
Disatu sisi, lanjutnya, penetapan APBD pada tanggal 10 November atau bertepatan dengan hari pahlawan hanyalah sebuah tradisi yang selama ini terjadi. Jikalau meleset, maka tidak mengakibatkan sanksi, karena tradisi tersebut bukan sebuah aturan tertulis.
Dia menambahkan bahwa, RAPBD 2020 juga digedok pada 25 November 2019. Kala itu, ada beberapa kendala. Antara lain, anggota legislatif baru menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Sehingga, tidak bisa sesuai tradisi.
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa pada penyusunan anggaran 2021 ini, masih mengalokasikan anggaran untuk penaganan Covid-19. Selain itu, ada alokasi untuk peningkatan sumber daya manusia. Seperti peningkatan skill dan kompetensi masyarakat. Serta, pemberdayaan UMKM di Jawa Timur. (ufi)
.jpg)
