BLITAR (Lenteratoday) - Calon Wakil Bupati petahana Marhaenis Urip Widodo memprotes KPU pada saat Debat Publik ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020, karena membolehkan paslon penantang No. 2 membaca contekan atau kerpekan.
Protes ini disampaikan Cawabup Marhaenis yang berpasangan dengan Cabup Rijanto, pada saat sesi saling tanya atau debat terbuka, dimana paslon bisa saling menyanggah jawaban atau tanggapan yang disampaikan. Seusai Cabup Rijanto menanggapi jawaban paslon No. 2 Rini Syarifah (Mak Rini) - Rahmat Santoso (Makdhe Rahmat) atas pertanyaan dari Cabup No. 1 mengenai apa yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Blitar.
Saat diberi kesempatan menambah komentar, Cawabup Marhaenis memanfaatkannya untuk protes kepada KPU selaku penyelenggara Debat Publik Ke-2. "Saya ingin menyampaikan kritik kepada KPU, agar dilakukan secara fair dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi," kata Marhaenis.
Demikian juga ketika melanjutkan jawaban Cabup Rijanto mengenai inovasi mengatasi kesulitan air bersih, bagi warga Blitar Selatan. "Kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada KPU, kasihan Mak Rini kalau harus membaca disaksikan audience warga Kabupaten Blitar seperti itu. Seharusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan secara utuh dan rasional, jadi tolong KPU yang fair jangan pakai kerpekan. Saya juga kasihan kadang pertanyaan dan jawaban tidak sambung, jadi debat yang ketiga nanti berjalan lebih baik," tandasnya.
Protes ini sempat ditanggapi oleh Cabup Mak Rini, meskipun saat debat membaca teks karena memang dibantu dan dikendalikan oleh tim. "Sehingga ketika nanti kami jadi bupati dan wakil bupati tidak berjalan sendiri, tapi berkolaborasi dengan tim kami yang handal dan profesional," ungkapnya.
Menanggapi protes dari paslon No. 1, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso mengaku akan menjadikan hal ini bahan evaluasi hasil pelaksanaan Debat Publik Ke-2. "Karena memang tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan membaca kerpekan saat debat," kata Hadi.
Oleh karena itu, ketika ini dianggap tidak fair maka akan dibahas labih lanjut oleh KPU. Sebagai persiapan pelaksanaan Debat Publik Ke-3 pada akhir bulan (November) ini. "Karena memang debat ini cukup besar pengaruhnya, dalam upaya sosialisasi akan digelarnya Pilbup Blitar pada 9 Desember 2020 mendatang. Terbukti warga yang tahu akan adanya Pilkada 9 Desember meningkat cukup besar, pasca debat pertama. Semoga setelah debat kedua ini, bisa meningkat sampai 50 persen dari total pemilih," pungkasnya.
Sementara itu, secara umum pelaksanaan Debat Publik Ke-2 Pilbup Blitar, Senin (16/11/2020) malam kemarin, dengan tema lingkungan hidup dan kesehatan ini. Berjalan cukup menarik, karena pertanyaan dari panelis terkait dengan isu terbaru yakni limbah dari Pabrik Gula PT RMI, Penambang Pasir Ilegal, Air Bersih, Bencana Alam, Indeks Kesehatan dan Pandemi Covid-19.
Paslon petahana No. 1 Rijanto - Marhaenis Urip Widodo (RIDO) yang diusung, PDIP, PPP, Nasdem, Demokrat, Golkar dan Gerindra ini terlihat lebih lugas dan tepat dalam memberikan jawaban serta tanggapan. Bahkan Cabup Rijanto sempat menunjukkan terobosan dibidang kesehatan. "Untuk memangkas prosedur Surat Pernyataan Miskin (SPM), bagi warga tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan gratis jika kami terpilih akan diterbitkan Kartu Blitar Sehat (KBS) seperti ini," tutur Rijanto sambil menunjukkan kartu berwarna merah.
Sementara paslon penantang No. 2 Mak Rini - Makdhe Rahmat yang diusung PKB, PAN dan PKS juga tidak mau kalah. Selain menjanjikan pelayanan kesehatan gratis, untuk seluruh warga miskin. "Dengan sistem E-Health dalam E-Goverment yang akan kita terapkan, akan dilakukan pendataan dan tindakan yang tepat dan terukur," ujar Mak Rini.
Termasuk membenahi masalah kekeringan di Blitar Selatan, hanya dalam 1 periode kepemimpinannya. Serta janji mengendalikan Covid-19 hanya dalam 3 bulan, jika terpilih melalui inovasi program yang sudah disiapkan.
Terkait tambang pasir liar, paslon petahana tampak sudah memiliki konsep yang jelas. Karena kewenangan perijinan ada pada provinsi dan pusat, maka daerah hanya sebatas memberikab rekomendasi. "Termasuk menyiapkan jalur baru, yang disesuaikan kelas jalannya dengan kendaraan truk yang melintasi. Serta mendirikan stok pile bekerja sama dengan BUMD provinsi, bagi yang membutuhkan pasir bisa langsung ke sana dan dipungut restribusi yang mendatangkan PAD yang dibagi sesuai kesepakatan dengan provinsi," terangnya.(ais)
.jpg)
