SEMARANG (Lenteratoday) – DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir selatan. Salah satu yang dinilai bisa menjadi pemantik percepatan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur termasuk dengan percepatan pembangunan jalur lintas selatan (JLS).
Untuk itu, Komisi D DPRD Jatim menggelar Forum Komunikasi (Sinergitas) dengan mengundang kementerian PUPR, Dirjen Binamarga, Gubernur Jawa Timur, Pimpinan dan anggota DPRD di delapan kabupaten yang dilalui JLS yaitu Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Jember, Malang, Tulungagung, dan Banyuwangi. Forum Komunikasi dengan tema Percepatan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Jawa Timur ini dilaksanakan di Hotel Santika Premier Semarang, Selasa (24/11/2020).
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto menilai bahwa daerah pesisir selatan membutuhkan pengungkit perekonomian. Salah satu fasilitas yang dibutuhkan adalah infrastruktur jalan. "Komisi D mencatat ada beberapa pekerjaan yang harus ditanggapi serius, salah satunya jalur lintas selatan (JLS) yang sudah dibangun 18 tahun dan belum ada kepastian kapan akan selesai," ujar Kuswanto saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Politisi kawakan ini menandaskan bahwa Komisinya telah melakukan kunjungan kerja ke Lot 7 pembangunan JLS di Tambakrejo dan pantai Serang, Kabupaten Blitar. Di kawasan tersebut sedang dilakukan pengerjaan panjangnya 13 Km. Saat itu juga, Komisi D melakukan rapat dengan perwakilan Kementerian PU PR, Dirjen Binamarga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, kontraktor PT Pembangunan Perumahan Persero, dan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur.
Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa pembangunan JLS sepanjang JLS 684 KM sejak 2002 sisa penanganan yang belum terselesaikan ada 301,18 KM. Jalur sisa yang masih belum tertangani sama sekali ada 214,7 KM dan yang dalam proses sepanjang 86,48 KM dengan dana dari dari Islamic Development Bank (IDB).
"Jadi yang belum tersentuh 214,70 KM. Kemudian 47,19 KM belum dibebaskan. Untuk anggaran yang dibutuhkan Rp 4,784 T. Menurut pihak terkait JLS akan selesai 2024, tapi pihak tersebut juga bilang sumber dananya belum jelas," ungkap Kuswanto.
Kuswanto mengaku bahwa belakangan ini baik Pemprov dan Pemkab tidak mengalokasikan anggaran untuk JLS. Padahal, pembangunan JLS ini harus segera diselesaikan untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan. Meski demikian ia optimis Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan mampu menyelesaikan JLS. Terlebih lagi, Khofifah dinilai punya komunikasi intens dengan Menteri terkait.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menambahkan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Jatim adalah menyelesaikan disparitas ekonomi antara kawasan utara dan selatan yang masih cukup tinggi. Hal ini berdasarkan data bahwa dari 38 kabupaten/kota sektor industri besar masih berada di kawasan Gerbang Kertasusila yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, dan Kediri karena ada pabrik rokok terbesar. "Satu hal yang menyebabkan disparitas tinggi adalah pembangunan infrastruktur jalan masih mengalami hambatan. Melalui forum ini kami berharap ada titik temu yang solutif," kata politisi PKB ini.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa latar belakang pembangunan JLS untuk memperkecil kesenjangan akibat disparitas antara wilayah utara dan selatan Jatim. Sebab, infrastruktur yang berdampak pada aksesbilitas di wilayah selatan masih sangat terbatas. "Kemudian potensi ekonomi di wilayah selatan Jatim sangat besar dan beragam, namun belum dimanfaatkan secara luas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini menerangkan bahwa tujuan dibangunnya JLS ini adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu meningkatkan aksesibilitas dari daerah terpencil ke sentra industri. Pembangunan JLS juga akan mampu membuka akses pada sektor-sektor wisata di wilayah selatan Jatim.
Khofifah juga menyampaikan progres pembangunan JLS saat ini dengan total panjang 675,31 KM yang sudah terbangun sepanjang 383,10 KM atau setara 56,73 %. Sedangkan yang belum terbangun 292,22 KM atau setara 43,27 %. "Dari jumlah yang belum terbangun ini sisa penanganan sepanjang 140,65 KM. Sedangkan lainnya masih menunggu usulan pemanfaatan sisa lelang loan IDB, APBN 2020-2021 dan APBN 2021-2022," ungkap Khofifah.
Kawasan yang belum selesai penanganannya diantaranya ada di Kabupaten Trenggalek sepanjang 39,57 KM, kemudian di Kabupaten Tulungagung sepanjang 21,4 KM, Kabupaten Malang sepanjang 4,4 KM, Kabupaten Jember sepanjang 56,4 KM, dan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 19,10 KM. (ufi)
.jpg)
