JAKARTA (Lenteratoday) – Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) bergerak cepat untuk menyusun kepengurusan. Partai UKM ingin kepengurusan ditingkat DPP, DPW, DP dan DPC menempatkan perempuan untuk terlibat secara aktif.
Tak tanggung-tanggung, partai ini ingin ada 50 persen perempuan yang menjadi kepengurusan dengan posisi bagus. Ini dilakukan sebagai bentuk menyetarakan hak politik kaum perempuan yang masih terabaikan.
"Persyaratan UU Partai Politik mengharuskan memasukkan 30 persen pengurus. Akan tetapi Partai UKM mengharuskan semua tingkatan kepengurusan merekrut 50 persen perempuan," kata Syafrudin Budiman SIP, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai UKM saat ditemui di Hotel Rivoli, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020).
Gus Din panggilan Syafrudin Budiman mengatakan, sikap politik Partai UKM merupakan tujuan dan cita-cita politik, dalam membangun kesetaraan dan persamaan hak. Menurut dia, kalau perempuan Indonesia maju secara ekonomi, sosial dan politik, tentu negaranya akan juga berkemajuan dan berkeadilan.
"Tujuan ini ada di garis besar Parta UKM, sebagaimana Platform Politik berdirinya partai ini. Diantaranya; Keadilan Sosial, Kesejahteraan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Persamaan Hak dan Penegakan Hukum. Jadi perempuan harus terdepan dalam politik," terang Gus Din yang Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Ia mengatakan, launching kepengurusan DPP Partai UKM dengan H. Bustan Pinrang sebagai Ketua Umum dan Syafrudin Budiman SIP sebagai Sekretaris Jenderal, akan dilaksanakan 1 Januari 2020 di Jakarta. Dimana nantinya akan berbarengan dengan peresmian AD/ART dan kantor DPP Partai UKM.
"Partai UKM hadir untuk memperjuangkan kalangan pengusaha kecil dan menengah, koperasi dan UKM. Agar terus berkembang dan maju di Indonesia sebagaimana visi Indonesia Maju Presiden Jokowi. Insya Allah pengurusnya adalah kader-kader handal dalam politik kebangsaan," jelas Gus Din.
Terakhir katanya, setelah pembentukan kepengurusan DPP akan dilanjutkan pembentukan kepengurusan DPW ditingkat propinsi. Untuk gebrakan awal kepengurusan DPW DKI Jakarta akan dipimpin sosok perempuan pelaku UKM dan kepengurusannya akan disusun 90 persen perempuan.
"Kami DPP akan menunjuk Ibu Aisyah Miraza sebagai pemegang mandat pengurus dan kandidat Ketua DPW DKI Partai UKM. Beliau kami tugaskan membentuk pengurus DPW dan 5 DPD Partai UKM di DKI Jakarta, dimana kami minta untuk kepengurusannya 90 persen adalah perempuan" pungkas Gus Din yang dikenal sebagai cicit KH. Hasan Bisri (Hasan Gipo) Ketua Tanfiziah PBNU pertama kali. (Red)
.jpg)
