Terobosan Bakesbangpol Kabupaten Blitar Sukseskan Pilkada 2020 dan Bentuk Kampung Anti Narkoba 2021

BLITAR (Lenteratoday) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar terus melakukan terobosan dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020. Selain itu juga mempersiapkan terbentuknya Kampung Anti Narkoba, pada 2021 mendatang.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono menuturkan pihaknya memiliki tugas berat, untuk mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2020 ini. "Karena berbeda dengan Pilkada 2010 dan 2015, dimana tahun ini dalam masa pandemi Covid-19," tutur Dicky, Kamis (26/11/2020).

Lebih lanjut Dicky menjelaskan salah satu indikator suksesnya pelaksanaan Pilkada saat pandemi Covid-19, yakni meningkatkan jumlah pertisipasi pemilih dan penerapan Protokol Kesehatan (Protkes). "Karena pada kondisi normal tidak ada pandemi, Pilkada tahun 2010 dan 2015 partisipasi pemilih hanya sekitar 53 - 55 %," jelasnya.

Apalagi target dari penyelenggara Pilkada yakni kPU, mematok target partisipasi sebesar 77 %. Target ini masih di bawah partisipasi saat Pileg dan Pilpres pada 2019 lalu, yang mencapai angka sekitar 83 %. "Sesuai amanat UU Pemkab juga memiliki tanggungjawab, untuk mensukseskan Pilkada di daerahnya masing-masing. Maka melalui Bakesbangpol dilakukan berbagai upaya dan terobosan untuk membantunya, karena Rakyat Berdaulat Negara Kuat," ungkap Dicky.

Diantaranya dengan membentuk Tim Desk Pilkada, yang selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Mulai tingkat Kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Untuk melakukan sosialisasi, mengenai pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. "Bersama Muspika, PPK, Panwascam dan perangkat desa untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya dan mencegah golput," tandasnya.

Jadi Tim Desk Pilkada inilah yang berkeliling melakukan sosialisasi, selain datang ke lokasi juga daring melalui zoom. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, serta bekerja sama dengan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 mengecek kesiapan penerapan Protkes dengan ketat. "Agar tidak muncul kluster Pilkada, maka wajib hukumnya diterapkan Protkes Covid-19," tegas Dicky.

Selain hajat pesta demokrasi, pada 2020 ini Bakesbangpol Kabupaten Blitar juga melakukan Workshop mengenai pengelolaan Dana Bantuan Parpol. Dengan mendatangkan pembicara dari Inspektorat dan BPK, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Dana Bantuan Parpol.

Semantara untuk tahun 2021 mendatang, Dicky mengaku telah menyiapkan konsep pembentukan Kampung Anti Narkoba. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Perda tentang Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada 2019, yang akan segera ditindaklannjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup). "Karena tidak semua kabupaten memiliki Badan Nartkotika Nasional (BNN) seperti di Kabupaten Blitar, maka sebagai pilot project akab dibentuk Kampung Anti Narkoba yang akan direalisasikan tahun depan (2021)," terangnya.

Untuk mewujudkan Kampung Anti Narkoba ini, pada 2020 sudah diawali dengan dibentuknya Desa Bersinar yakni Desa Bersih Narkoba. Dimanan nantinya akan dikembangkan menjadi Kampung Anti Narkoba, melalui kerja sama dengan BNN, TNI dan Polri.

Selajutnya untuk program tahun 2021, Bakesbangpol Kabupaten Blitar akan kembali menggalakkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Karena dengan perkembangan jaman, serta arus globalisasi dan kemudahan mengakses berbagai informasi. "Perlu dilakukan pemahaman kembali Wasbang, jangan sampai menurun atau luntur terutama generasi muda agar tetap cinta tanah air, bangsa, negara dan ideologinya," beber Dicky.

Adapun bentuk sosialisasi yaitu roadshow ke sekolah-sekolah, atau bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Peningkatan Wasbang ini juga bagian dari kewaspadaan dini atau pencegahan, dari pengaruh ajaran dan paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. "Tim Kewaspadaan Dini didalamnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan jajaran lintas sektoral lainnya seperti Dinkes dan BPBD," kata pria yang pernah menjadi Camat Talun ini.

Ditambahkan Dicky jika Bakesbangpol mempunyai tugas serta fungsi menjadi mata dan telinga bagi kepala daerah, yang harus lebih tahu lebih awal situasi kondisi daerahnya. "Dengan memberikan informasi yang valid dan akurat, untuk pengambilan kebijakan kepala daerah dengan tujuan menjaga stabilitas daerah," pungkasnya. (ais)