HLAINGTHAYA (Lenteratoday)-Junta militer Myanmar, memberlakukan darurat militer di dua kota padat penduduk di Myanmar. Ini terjadi pasca demonstrasi paling mematikan terjadi, di mana 39 orang tewas karena aksi represif aparat. Tak hanya itu sekitar 10 pabrik Cina di Myanmar juga dibakar.
"Junta memberikan kekuasaan administratif dan peradilan darurat militer kepada komandan regional Yangon ... untuk melakukan keamanan, menjaga aturan hukum dan ketenangan dengan lebih efektif," kata seorang penyiar di TV yang dikelola pemerintah dikutip dari AFP, Senin (15/03).
Pemerintah Cina pun langsung memberi peringatan soal kejadian pembakaran pabrik-pabrik yang didanainya di kota industri Hlaingthaya, Myanmar, Minggu (14/03). Cina menegaskan hal ini sangatlah parah dan meminta pihak berwenang dengan tegas menyelidiki kejadian itu.
"Cina mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan memastikan keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel Ciina di Myanmar," tulis Beijing melalui Kedutaan Besar China di Facebook, dikutip Reuters, Senin (15/03).
Pengamat politik dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Agus Trihartono PhD mengatakan Pemerintah Republik Indonesia harus menegaskan ulang (reafirmasi) sikapnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Myanmar.
"Penegasan sikap pemerintah terhadap masalah Myanmar itu sebaiknya disampaikan langsung oleh pejabat tinggi negara, seperti Menteri Luar Negeri," katanya.
Menurutnya adanya penegasan ulang itu diharapkan dapat mengubah pendapat dan pandangan sebagian pihak di Myanmar yang beranggapan bahwa Indonesia mendukung keberadaan junta militer yang saat ini menguasai pemerintahan Myanmar.
"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya sudah menyatakan menolak kudeta dan mengharapkan tidak ada pertumpahan darah di Myanmar, serta mendukung penyelesaian masalah melalui proses hukum," tutur-nya.
Prinsip tersebut sudah dikomunikasikan kepada junta militer, baik oleh Indonesia maupun melalui forum ASEAN, tetapi perlu diketahui bahwa pada tataran diplomasi dan negosiasi antar-negara, Indonesia memilih tidak lantas serta merta menghakimi lawan negosiasi agar maksud dan tujuan negosiasi dapat tercapai.
"Apalagi di kalangan internal ASEAN ada kesepakatan untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri anggotanya secara langsung," ucap pengajar Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unej itu.
Namun sikap tersebut dipandang warga Myanmar, terutama para pegiat demokrasi-nya sebagai bentuk dukungan kepada junta militer."Oleh karena itu, saya mengusulkan penegasan ulang sikap Pemerintah RI oleh pejabat tinggi negara, dibarengi dengan membangun relasi dan komunikasi yang intens di tingkat akar rumput di Myanmar, khususnya dengan para pegiat demokrasi," katanya.
Ia mengatakan relasi dan komunikasi di tingkat akar rumput itu bisa dilakukan oleh para pegiat LSM, dosen dan kalangan lainnya di Indonesia, sehingga dengan kata lain harus ada orang di level kedua yang menjelaskan posisi Indonesia kepada kolega-nya di Myanmar.
"Indonesia dan ASEAN sudah dan terus melakukan usaha pendekatan kepada junta militer," ucap dosen yang pernah berkunjung ke Myanmar pada tahun 2016, 2017 dan 2019.
Di lain sisi, lulusan Ritsumeikan University Jepang itu memaklumi kekecewaan sebagian kolega-nya dan warga Myanmar karena pegiat demokrasi, LSM, warga, serta kolega dosen dan peneliti di Myanmar menjadikan Indonesia sebagai contoh bagaimana peralihan tongkat kekuasaan dari militer ke sipil seharusnya berjalan."Tidak heran jika banyak di antara mereka yang berharap junta militer Myanmar akan menjadikan kasus Indonesia sebagai panduan dalam menjalankan proses demokrasi," tutur-nya,
Ia menilai Pemerintah Indonesia masih dipandang, didengar dan dihormati oleh banyak kalangan di Myanmar, oleh karena itu permasalahan Myanmar harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah Indonesia agar diplomasi dan soft power tetap terjaga di wilayah Asia Tenggara.(ist)
.jpg)
