KEDIRI (Lenteratoday) - Pandemi Covid-19 mmepenagruhi inflasi di Kota Kediri menjadi sedikit melambat. Namun demikian tingkat inflasi Kota Kediri masih di angka 1,9 artinya permintaan (demand) masih ada.
Hal itu hal itu diungkapkan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam High Level Meeting Bank Indonesia “Evaluasi Dan Program Kerja TPID Kota Kediri Tahun 2021,” Selasa (16/3/2021).
“Pengendalian Inflasi dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ini adalah sebuah komitmen dari daerah yang harus dijalankan bersama-sama. Dan ini akan jauh lebih baik jika pengendalian inflasi dan TP2DD dilakukan bersama-sama daerah se-wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. Sehingga dampaknya sangat bagus,” kata Wali Kota Kediri.
Wali Kota Kediri juga menuturkan TP2DD adalah sebuah keniscayaan, karena ke depan semuanya serba digital. Seperti dicontohkan, pedagang atau UMKM di Kota Kediri yang saat ini cenderung sepi order, namun mereka mencoba beralih menggunakan marketplace dalam berjualan.
Hasilnya bisa dilihat dengan omzet yang meningkat, karena di marketplace permintaannya juga sangat tinggi. “Kita juga terus mendorong dalam digitalisasi UMKM dan memang dalam hal ini juga harus ada campur tangan Bank Indonesia. Selain itu, kerja sama dengan para UMKM dan petani harus terjalin agar dapat mengendalikan inflasi,” ujar walikota.
“Daripada barang-barang dari petani itu diangkut orang lain, ini bisa bikin kacau dan pastinya barang akan ditimbun. Kalau sudah barang ditimbun, inflasinya bisa tidak terkendali,” tambah Walikota Abu Bakar.
Dalam mengendalikan inflasi, kerja sama dengan daerah lain memang sangat penting. Wali Kota Kediri memberikan contoh Kota Kediri dalam memenuhi pasokan telur bekerja sama dengan Kabupaten Blitar.
Selain dengan daerah lain juga bekerja sama dengan para pelaku bisnis gula dan lainnya. Dengan memperkuat kerja sama antardaerah, dampak inflasi yang bagus juga bisa dirasakan tidak hanya di daerah yang melakukan pengendalian tapi juga daerah sekitarnya. Selain itu, juga dapat mengundang para investor untuk berinvestasi, karena investor juga melihat tingkat inflasi di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Sofwan Kurnia sependapat dengan gagasan Wali Kota Kediri mengenai inflasi terkendali akan menarik investor untuk berinvestasi. Hal ini didukung dengan melihat daya beli masyarakatnya.
“Kebetulan daerah yang menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) di eks Karesidenan Kediri dan Madiun itu hanya Kota Kediri dan Kota Madiun. Oleh karena itu, gagasan Pak Wali Kota Kediri dan Pak Wali Kota Madiun yang terhalang pandemi mari kita ujudkan di 2021 ini, agar nanti inflasi Kota Kediri dan Madiun terkendali, dan daerah sekitar juga akan kena imbas baiknya,” ujar Sofwan.
“Imbas baiknya yaitu investor akan melihat daya beli masyarakat di seputaran daerah itu gambarannya seperti inflasi yang ada di Kota Kediri dan Kota Madiun. Sehingga investor akan datang untuk berinvestasi,” imbuh Sofwan.
Turut hadir dalam High Level Meeting ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edi Darmasto, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri Zachrie Ahmad dan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri.(gos)
.jpg)
