JEMBER (Lenteratoday)- Pembahasb APBD Kabupaten Jember memanas. Fraksi-fraksi di DPRD terbelah. Ada Fraksi pendukung Bupati Hendy Siswanto dan Wabup Gus Firjaun. Di sisi lain ada fraksi PDIP yang menolak pembahasan.
"Saya pikir kalau Fraksi PDIP menolak untuk membahas APBD 2021, ya silahkan saja, justru mereka mengkhianati rakyat, mengkhianati masyarakat, dan membuat rakyat sakit hati. Karena hari ini rakyat menunggu-nunggu APBD 2021 dalam rangka untuk percepatan pembangunan menyelesaikan visi misi bupati, kok mereka malah meninggalkannya, monggo silahkan kalau mau meninggalkan. Toh, kalau itu (APBD 2021) disepakati oleh enam fraksi yang lain dan disetujui oleh pemerintah pusat yakni gubernur Jatim dan instansi vertikal lainnya, maka tidak ada persoalan dan bisa tetap bisa dijalankan dan menurut saya pro kontra itu biasa sajalah dalam dunia berdemokrasi ini," terang Juru bicara Fraksi Nasdem di DPRD Jember, David Handoko Seto, Sabtu (20/3/2021).
Menurutnya, sebagai fraksi yang mendukung dan mengusung Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun, pihaknya akan tetap mendorong secepat mungkin dilakukan pembahasan APBD 2021, karena sebesar-besarnya APBD ini nantinya sangat berguna untuk kemakmuran rakyat Jember.
"Yang perlu diketahui, perlu diingkat, kemarin Jember tidak sedang baik-baik saja atau tidak normal. Maka dari itu, maka saya pikir pemerintah pusat itu juga maklum akan apa yang dilakukan Pemkab Jember. Dan ini adalah upaya untuk percepatan-percepatan. Soal penetapan Plt dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan Perda APBD 2021, kalau itu sudah dikonsultasikan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, saya pikir tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menuturkan, pada periode bupati sebelumnya, hal-hal seperti itu dilakukan juga dan ternyata pemerintah pusat tidak ada yang menegur. Seandainya ada yang menegur pun, bupati 'nabrak' tidak ada yang menyalahkan.
"Nah sekarang, test case saja, test the water, kalaupun bupati kita melakukan itu, sikap pemerintah pusat bagaimana, itu aja. Saya pikir itu sudah sesuai dengan mekanisme, terlepas juga fraksi PDIP menolak wacana pemindahan kantor pemerintahan ke aset milik Pemkab Jember di daerah Bintoro, itu sih boleh-boleh saja, itu hak mereka," tandasnya.
Sementara, DPC PDIP dan Fraksi PDIP menolak membahas APBD tahun 2021. Mereka menilai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan RAPBD dibahas hanya untuk formalitas dan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.
Selain itu, PDIP menganggap masih belum ada persetujuan resmi terhadap pengangkatan 631 orang pelaksana tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kementerian Dalam Negeri. PDIP mengharuskan Bupati Hendy Siswanto berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri soal para pelaksana tugas ini.
'Karena tidak mungkin pembahasan RAPBD nanti tanpa keterlibatan kepala-kepala OPD yang statusnya pelaksana tugas ini,” kata Widarto, Pengurus DPC PDIP Jember.
Terkait hal itu, fraksi di DPRD Jember meliputi Fraksi Nasdem, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat dan lainnya dipastikan tetap akan mendukung Bpati Hendy segera merampungkan APBD Jember tahun 2021.
"Yang jelas, kami mendukung penuh apa yang dilakukan bupati, selama itu memenuhi regulasi tidak melanggar apapun, dan untuk perkembangan Jember kenapa tidak. Fakta sudah ada, kepadatn kota seperti ini, kemacetan lalu lintas jadi penghambat, kadang ada unjuk rasa yang menghambat perjalanan arus lalulintas, kalau dipindah ke suatu tempat jauh dari keramaian, itu bagus," imbuh David.
Sedangkan soal Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR), David juga mempertanyakan, kenapa baru sekarang Fraksi PDIP mengkritisi ? Itu seharusnya mereka lalukan sejak lima tahun lalu, kalau mau dikritisi.
"Kami Fraksi Nasdem, hampir di setiap pandamgan umum dan akhir, selalu mebgingatkan bupati Faida untuk mengundangkan RDTR, sampai sekarang tidak ada. Kalau baru sekarang Fraksi PDIP mengritisi RDTR, ya terlambatlah," timpalnya.
Soal ASN dan pegawai honorer yang belum gajian, kata David hal itu sudah dipahami para ASN se-Pemkab Jember. Sebab itu terjadi bukan karena Bupati Hendy, namun ini karena tinggalan bupati lama. Saat ini Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun memang butuh penyesuaian dan butuh kehati-hatian, agar nanti pejabat yang menjadi leading sektor, agar tidak tergelincir merugikan masyarakat.
"Soal ada di SK, ada yang tidak layak atau sakit atau meninggal, saya kira bupati masih wajar karena ada 631 SK yang itu bukan sedikit, inysallah semua sudah pada tupoksinya sesuai keahlian dan bidangnya, tidak awur-awuran. Kita fokus untuk merealisasikan janji kampanye agar menjadi program prioritas Bupati dan Wabup untuk pembangunan masyarakat Jember," tegasnya. (mok)
.jpg)
