JEMBER (Lenteratoday) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember menawarkan solusi terbaik saat ini di tengah kebuntuan rencana pembahasan APBD Jember 2021. Ketua DPC PKB Jember HM Ayub Junaedi juga minta polemik KUA PPAS yang akhir-akhir ini berkembang segera diakhiri.
Menurut senior GP Ansor Jember ini, kondisi Jember sedang tidak normal sehingga butuh dukungan semua pihak untuk segera menuntaskannya, termasuk seluruh fraksi di DPRD Jember.
Dia juga menilai sikap opisisi PDI Perjuangan menolak membahas KUA PPAS tidak salah. Sebab sesuai undang-undang pemilu bupati dilarang melakukan pergeseran pejabat 6 bulan sebelum dan sesudah pilkada. “Dalam hal ini, PDI Perjuangan hanya menjalankan fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif,” tuturnya.
"Namun di sisi lain, masyarakat sangat butuh APBD segera disahkan. Apalagi tersirat Gubernur yang hadir di Jember saat pelantikan bupati beberapa waktu lalu, juga memerintahkan kepada bupati agar APBD Jember segera dituntaskan. Sementara dalam aturan, KSOTK 2021 merupakan syarat mutlak dimulainya pembahasan APBD 2021," terang Ayub Junaedi, Senin (22/3/2021).
Dia juga melihat sisi dilematis pada Bupati Hendy. Di satu sisi ada perintah pimpinan dan harapan besar masyarakat, di sisi lain aturan melarang bupati melakukan langkah yang menjadi dasar dimulainya pembahasan APBD.
"Sebagai jalan tengah PKB minta polemik KUA PPAS diakhiri, tetapi bupati dan Pimpinan DPRD segera konsultasi kepada Gubernur tentang apa yang terjadi di Jember. Jika memang Gubernur mengijinkan, maka fungsi kontrol dewan lebih baik dilakukan dalam pembahasan," tandasnya.
“Yang jelas Jember butuh penanganan extraordinary, Jember ini tidak sama dengan Banyuwangi, Lumajang, dan Bondowoso, di mana mereka sudah on the track, tinggal jalan saja. Pak Hendy butuh pemikiran yang sangat besar dan khusus,” ujarnya. Selanjutnya, dengan bertemu Pemprov Jatim, Bupati Hendy Siswanto bisa menjelaskan situasi yang dihadapinya dan meminta solusi terbaik. Restu dari Pemprov ini yang jadi bekal untuk membahas APBD karena Gubernur Jatim kepanjangan tangan pemerintah pusat. (mok)
.jpg)
