Pimpinan Baru Blitar Harus Inovatif dalam Tingkatkan PAD Agar Bisa Perbaiki Infrastruktur

BLITAR (Lenteratoday) - Kalangan LSM di Kabupaten Blitar ikut angkat bicara, mengenai krisis infrastruktur yang terjadi dampak dari refocusing anggaran. Mengatasi kondisi ini harus ada inovasi dan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pimpinan baru Kabupaten Blitar. Demikian diungkapkan Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Joko Prasetyo.

Joko mengatakan, refocusing anggaran pada APBD 2021 tidak hanya dialami Kabupaten Blitar saja, tapi seluruh Indonesia. "Maka pemimpin baru Kabupaten Blitar harus punya inovasi, untuk mencari cara agar permasalahan insfrastruktur bisa diselesaikan," ujar Joko, Rabu(24/3/2021).

Lebih lanjut Joko menjelaskan Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso harus berinovasi mencari sumber dana alternatif, agar perbaikan dan perawatan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan. "Refocusing anggaran jangan dijadikan alasan, hingga perbaikan dan pembangunan infrastruktur mandek," jelasnya.

Apalagi sampai menyalahkan pemimpin (Bupati Blitar) sebelumnya, seharusnya sebagai pemimpin baru dengan visi misinya sudah memikirkan cara atau solusi. Untuk menghadapi tantangan kedepan, dengan adanya kondisi pandemi Covid-19. "Pandemi Covid-19 sudah berjalan setahun, seharusnya sudah mempersiapkan cara untuk melaksanakan visi misi dan janji politiknya saat kampanye," tandas Joko.

Selain harus berinovasi, pemimpin yang baru juga bisa meningkatkan PAD agar bisa melakukan perbaikan infrastruktur. Sumber PAD bisa ditingkatkan dari berbagai sektor, dengan syarat dikelola dengan baik. "Sehingga tidak terjadi kebocoran, serta bisa dimanfaatkan dengan maksimal," terangnya.

Apalagi menurut Joko terpilihnya pemimpin baru, merupakan harapan besar masyarakat Kabupaten Blitar agar lebih baik, lebih maju dan ada perubahan. "Setelah terpilih harus ada perubahan, jangan jadikan refocusing anggaran sebagai alasan dan menyalahkan pemimpin lama," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya warga 4 desa di Kecamatan Kesamben dan Binangun, kesal jalan didesanya yang rusak sejak 2 tahun lalu tidak segera diperbaiki. Sehingga warga memasang Spanduk Selamat Datang di Kampung Wisata Jeglongan Sewu, diantaranya di Desa Jugo Kecamatan Kesamben dan Desa Ngembul Kecamatan Binangun sejak seminggu lalu.

Kondisi ini diperparah dengan hilangnya usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang sudah masuk program prioritas kabupaten tanpa penjelasan. Hingga ratusan kepala desa (kades) dari total 220 kades se Kabupaten Blitar, melakukan boikot Musrembang dan mengadukannya kepada Bupati Blitar, Gubernur Jatim, Mendagri dan Presiden RI Joko Widodo.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito pada wartawan mengatakan langkah ratusan kades yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa (APD), mengadukan masalah ini pada Mendagri dan Presiden RI Jokowi terlalu tergesa-gesa "Seharusnya bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan dulu dengan pihak Pemkab Blitar, untuk dicari solusi terbaiknya," kata Suwito.

Politisi dari PDIP ini juga menyarankan agar para kades tidak memboikot Musrenbang, karena Musrenbang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan aspirasi masyarakat setiap tahunnya. "Memang tidak seluruh hasil Musrenbang bisa direalisasikan, karena adanya pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuhnya.(ais)