SURABAYA (Lenteratoday) – DPRD Jawa Timur memberikan beberapa pandangan terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur atas APBD 2020. Diantaranya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi untuk lebih dieksplor lagi dan sisa anggaran (Silpa) yang seharusnya bisa diminimalisir.
Hal itu seperti yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui juru bicaranya, Masduki. Dia menandaskan bahwa protensi pendapatan daerah Jawa Timur bisa lebih besar dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020.
“Indikasinya dalam 3 tahun terakhir realiasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu melebihi target, bahkan di tahun 2020 di mana resesi ekonomi terjadi karena pandemi Covid-19 sekalipun capaian pendapatan daerah provinsi Jawa Timur masih melebihi target,” katanya saat membacakan pandangan FPKB dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (7/4/2021).
Karena itu, lanjutnya, Fraksi PKB Mendorong Pemprov Jatim untuk lebih optimal lagi dalam mengesplorasi potensi pendapatan daerah. Fraksi PKB juga memberikan masukan, pertama optimalisasi porsi retribusi daerah melalui skema ekstensifikasi retribusi. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi proporsi pendapatan daerah lain-lain yang sah melalui ekstensifikasi pendapatan khususnya peningkatan target rasio pendapatan daerah per PDRB.
Di satu sisi, FPKB juga menyikapi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 34,56 triliun, namun hanya realisasi sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41%. Memang dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, capaian ini sudah cukup bagus. “Namun, yang patut disayangkan adalah di saat resesi akibat Covid-19 seharusnya realisasi belanja pemerintah dioptimalkan, sebab pelanja pemerintah merupakan trigger untuk mewujudkan perekonomian daerah,” tandasnya.
Sedangkan terkait dengan silpa Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp 3,7 triliun dari tota belanja daerah Rp 32,2 triliun. Sehingga silpa berada dikisaran 15% dari total belanja daerah. Silpa di atas 10 perses tergolong besar, meskipun masih dibawa standa maksimal 15%.
“Silpa sebesar Rp 3,7 ini dipandang besar jika dibandingkan dengan proporsi belanja pendidikan Rp 2,8 triliun, maupun belanja pertanian yang hanya Rp 77 miliar. Oleh karena itu, Faksi PKB meminta penjelasan,” tandasya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PAN DPRD Jatim, Agung Supriyatno juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang masuk cukup besar. Menurutnya, salah satu peluang tersebut terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Yang menjadi atensi optimalisasi peran BUMD sebagai penyangga deviden atau penyagga PAD belum maksimal. Artinya, antara belanja penyertaan modal dan deviden belum berbanding lurus. Yang saat ini bisa maksimal itu masih bergerak di perbankan, sedangkan sektor manufacturing itu saya melihat belum maksimal,” tandasnya.
Dia menggambarkan bahwa berkaitan return of asset (ROA) sekurang kurang 2,5 % berdasarkan pagu yang ditetapkan. Sayangnya tersebut belum berhasil, karena banyak BUMD yang belum mampu memenuhi ROA 2,5 %.
Kemudian, lanjut Agung, menyangkut masalah pembelanjaan memang reputasinya patut diapreasiasi. Karena dari beberapa tahun anggaran mulai 2019 sampai 2020 ini target bisa dipenuhi pada 2020. “Sampai 93-94 persen ini sebuah prestasi yang patut diberi apresiasi. Tapi bagi kami bukan hanya begitu kalau masih tumpuan penyerapan anggaran itu pada kuartal terakhir, karena APBD ini merupakan salah satu pilar dalam pengerakan sektor ekonomi. Harapan kami menyerapaman ini setiap triwulan,” tandasnya.
Kemudian dari sisi factor pembiayaan ini memang tumpuannya di silpa. Dimana silpa dibutuhkan untuk menutupi keuangan di kuartal pertama terutama untuk kebutuhan belanja rutin. “Untuk anggaran berikutnya 2021 ini harapan kami bisa lebih diminimalis,” tandas politisi asal Tuban ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa semua masukan yang konstruktif harus direspon dengan baik. Menurutnya selalu ada kebutuhan untuk menyempurnakan kinerja. Meski demikian pihaknya tetap mengapresiasi dedikasi dari instansi Pemprov dan dukungan dari semua elemen termasuk DPRD.
“Tapi ya kita tidak boleh kemudian melupakan ada beberapa catatan mengoptimalkan serapan anggaran misalnya. Tentunya diharapkan atau bagaimana kita mengenjot pendapatan. Tapi ya kita juga ingin mengirimkan sinyal kepada masyarakat bahwa optimalisasi pendapatan kita itu bukan hanya mengejar tetapi juga menggugah,” tandasnya.
Itulah sebabnya, lanjut Emil, beberapa skema insentif yang juga diwujudkan kepada pembayar pajak di Jawa Timur. Hal ini dilakukan supaya ke depan nanti masyarakat tergugah, bukan hanya terkejar dalam kaitan dengan pendapatan apalagi di tengah pandemi. (ufi)
.jpg)
