SURABAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota Surabaya bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan berupa delapan ton beras kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan memberikan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris.
Deny Yusyulian, Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini salah satu bentuk kemitraan strategi yang dijalin antara pemerintah kota dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
“Karena kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan Ramadhan bagaimana bisa memberikan rezeki untuk kita berikan kepada kawan-kawan lainnya berupa bantuan beras,” ujarnya seuasi memberikan bantuan di Balai Kota Surabaya, Kamis (15/4/2021).
Tak hanya itu, dikesempatan ini BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan kematian kepada ahli waris yang keluargnya meninggal dan tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya.
Di Surabaya sendiri, lanjut Deny seluruh ASN dan pegawai non-ASN telah didaftrkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya hal ini telah mendukung inpres no 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial.
“Secara hitungan di pemerintah kota surabaya itu ASN dan non ASN sudah 100 persen,” ujarnya.
Deny mengatakan ada empat hal yang di dorong Presiden kepada Wali Kota pertama terakit regulasi tentang pelaksanaan program jamsostel ketenagakerjaan, kedua terkait pegawai ASN dan non ASN dimasukan dalam daftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang ketiga terkait pelayanan terpady satu pintu untuk dilengkapka dengan Jamsostek serta ke empat bagaimana direksi BUMD dan anak perusahaanya juga dimasukkan dalam daftar BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
“Nah kami mengaharapkam apa yang sudah di”akukan dengan pemkot dengan keluarnya inpres dengan no 2 tahun 2021 ini akan mendorong yg namanya universal coverage pada akhirnya sustainbelity tercapai sehingga konsep gotong royongnya menjadi jauh lebih masif lagi. Semakin banyak mereka yg terlindungi berati semakin banyak negara hadir ketika mereka membutuhkan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Deny menyarankan kepada Wali Kota Surabaya juga memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada RT dan RW.
Sementara itu, Wali Kota Surabay Eri Cahyadi mengatakan saran yang diberikan akan dipertimbangkan lagi. Sebab untuk saat ini Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada kenaikan insentif RT dan RW.
“Sebab mereka jadi garda terdepan, nah kalau sudah insentifnya dinaikan nanti ternyata pekerjaan sesuai harapan nanti kedepan bisa dipikirkam. Bagaimana rt rw juga bisa mendapatkan fasilitas yang lainnya. Yg saya harapkan RT dan RW ini ujung tombak dalam penyelesaian di kota surabaya salah satunya MBR karena datanya dari RT RW tersebut,” pungkasnya. (Ard)
.jpg)
