BLITAR (Lenteratoday) - Aksi unjuk rasa agar Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso meninggalkan Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) oleh LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar gagal digelar. Karena hadirnya ratusan massa dari Pemuda Pancasila (PP), yang lebih dulu tiba di Pendopo RHN. Sehingga puluhan massa LSM GPI dialihkan, serta diminta tidak menggelar aksi hari ini untuk mencegah terjadinya bentrok.
Sesuai surat Pemberitahuan Aksi yang dikirim LSM GPI Blitar kepada Kapolres Blitar Kota, tertanggal 15 April 2021. Disebutkan lokasi aksi di depan Pendopo RHN Jl. Semeru, Kota Blitar, jam 10.00 Wib dengan tuntutan Wakil Bupati Blitar agar segera meninggalkan Pendopo RHN dan Bupati Blitar segera menempati Pendopo RHN.
Namun dilokasi aksi sekitar jam 09.00 WIB, lebih dulu hadir ratusan massa mengenakan atribut PP. Sehingga oleh Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Heri Setiawan puluhan massa LSM GPI yang dikoordinatori oleh Ketua LSM GPI, Joko Prasetyo dialihkan ke pelataran parkir Wisata Istana Gebang Jl. Sultan Agung, Kota Blitar agar tidak terjadi bentrok.
"Karena aksinya dilokasi yang sama, maka sebagai langkah antisipasi kita halau dan himbau agar tidak menggelar aksi bersamaan untuk menjaga agar situasi tetap kondusif apalagi ini bilan Ramadhan," ujar AKBP Yudhi yang hadir di depan Pendopo RHN, Senin(19/4/2021).
Setelah diberikan penjelasan dan jaminan, jika aksi dari LSM GPI Blitar batal digelar. Berangsur-angsur ratusan massa PP dari Kabupaten dan Kota Blitar tersebut, juga mulai membubarkan diri dari halaman Pendopo RHN.
Sedangkan puluhan massa LSM GPI yang tertahan di pelataran parkir Wisata Istana Gebang, akhirnya bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Blitar di Sawentar, Kecamatan Kanigoro. Disana massa sempat berorasi dan membantangkan poster berisi penolakan Wabup Blitar tinggal di Pendopo RHN. Seperti : "Pendopo RHN Sedang Tidak Baik-Baik Saja" dan "Wabup Blitar Ngekost di Pendopo RHN, Pemkab Blitar Darurat Anggaran".
Koordinator aksi sekaligus Ketua LSM GPI Blitar, Joko Prasetyo menyampaikan aksi ini dilakukan untuk meminta ketegasan Pemkab Blitar, terkait fasilitas rumah jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati Blitar. "Anggaran rumdin Bupati dan Wabup Blitar sudah ada, tapi kenapa tidak dilaksanakan dengan tegas sesuai protokoler yang berlaku," kata Joko.
Seharusnya ditandaskan Joko, Sekda Kabupaten Blitar bisa bertindak tegas. Kenapa Wabup sampai ngekost atau numpang di Pendopo RHN, padahal jelas-jelas ada anggarannya. "Sekda harus tegas, jangan ewuh pakewuh. Karena memang sudah ada protokolernya, serta anggarannya juga sudah diatur Permendagri dan PP tentang fasilitas bagi kepala daerah," tegasnya.
Disinggung mengenai adanya aksi tandingan di Pendopo RHN, Joko juga menyayangkan kenapa ada pihak lain yang berusaha membenturkan. "Padahal kami mendesak Pemkab Blitar agar menerapkan aturan yang ada, serta membantu kepala daerah yang katanya Wabup tidur di kursi di Pendopo RHN. Jadi kami malah membantu kepala daerah, agar diperlakukan sesuai aturan yang ada," imbuhnya.
Terakhir ketika ditanya apakah akan menggelar aksi pada lain waktu, Joko memastikan akan dilakukan menunggu hasil koordinasi dengan pihak Polres Blitar Kota.
Karena di Gedung DPRD sedang kosong, dimana aedang dalam proses perbaikan pasca kerusakan akibat gempa bumi, Sabtu(10/4/2011) lalu dan Komisi I DPRD sedang tugas keluar kota. Massa LSM GPI langsung membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan gedung dewan.
Secara terpisah Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso ketika dikonfirmasi mengatakan kalau tuntutan LSM GPI tidak ada dasarnya. "Apa dasar hukumnya atau aturannya, saya tidak boleh tinggal di Pendopo RHN. Toh, Mbak Rini (Bupati Blitar, Rini Syarifah) mengijinkan saya tinggal di pendopo," tutur Rahmat yang akrab disapa Makdhe Rahmat.
Rahmat menegaskan padahal niatnya kan baik, menghemat keuangan negara. Yaitu anggaran Rumdin Rp 250 juta setahun, sehingga bisa dialihkan untuk kepentingan lainnya yang lebih bermanfaat. "Bisa saja saya ambil uangnya yang Rp 250 juta, kemudian saya tidur di rumah Mbak Rini yang hanya bersebelahan dengan Pendopo RHN ya kan ?," tegasnya.
Mengenai kehadiran ratusan massa dari PP di Pendopo RHN, Rahmat mengakui itu merupakan aksi spontanitas dari keluarga besar PP. Setelah mendengar akan adanya aksi, yang tujuan minta Wabup Blitar keluar dari pendopo. "Kan jelas kata-katanya, bisa diartikan mengusir saya dari pendopo. Maka untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif, keluarga PP hadir bukan untuk menghadang atau tandingan apalagi sampai menbuat kericuhan. Karena mendengar saya sebagai keluarga PP, dipaksa keluar dari pendopo," pungkas Rahmat yang juga menjabat Ketua MPO MPC Pemuda Pancasila Surabaya ini.(ais)
.jpg)
