JEMBER (Lenteratoday) - Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang diterapkan di Jember diduga masih marak penyunatan anggaran yang dialami oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Penyunatan dananya bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Gerakan Reformasi Jember (GRJ) sempat menerima pengaduan kasus PKH itu dari para tokoh asal warga Dusun Driso Desa Badean Kecamatan Bangsalsari. "Tokoh warga disana Pak Muhajir prihatin atas maraknya pemotongan dana PKH kepada KPM. Kasus ini bahkan sudah dilaporkan ke Polres Jember empat bulan lalu, namun tindaklanjutnya tidak jelas," kata Koordinator GRJ Kustiono Musri, Jumat (23/4/2021).
Dia menambahkan, penyunatan dana PKH yang terjadi di Dusun Driso dialami oleh puluhan warga miskin maupun lansia. Total ada sekitar 50-an warga jika ditotal dana yang disunat bahkan mencapai puluhan juta.
"Pak Muhajir sempat diberi kesempatan mediasi bersama perangkat desa setempat, namun mediasi nampaknya berjalan kurang fair. Yang dirugikan tetap warga miskin dan lansia, kasihan mereka," ujarnya.
Kasus pemotongan dana PKH untuk KPM ini diduga melibatkan koordinator PKH tingkat kecamatan hingga kabupaten. Kasus ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait seperti Dinas Sosial maupun aparat penegak hukum karena itu kaitan dengan kasus korupsi PKH. "Kalau kasus PKH ini terus berlangsung maka yang miskin makin miskin, bahkan angka stunting dan kematian ibu hamil juga bisa bertambah," katanya.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo alias Ipung juga sangat prihatin dengan masih maraknya pemotongan dana PKH kepada KPM. "Yang jelas itu sangat merugikan warga miskin. Pekan ini kita akan panggil PKH kecamatan dan kabupaten serta Dinas Sosial, ini agar kasus itu tidak terus berulang," tandas Ipung.
Pihak GRJ dan DPRD Jember berharap kepada oknum pemotong dana PKH yang diduga dilakukan oleh ketua kelompok, koordinator PKH maupun yang terlibat, maka sudah seharusnya diproses hukum oleh polisi maupun kejaksaan. (mok)
.jpg)
