MADIUN (Lenteratoday) - Pemerintah Kota Madiun akan berikan sanksi apabila menemukan pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan perguruan pencak silat. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai Covid-19.
Kepala Diskominfo Kota Madiun, Subakri mengatakan bahwa kegiatan perguruan pencak silat seperti latihan telah diijinkan dalam aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Namun pemberian ijin tersebut wajib berdasarkan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Aturannya diijinkan tetapi dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Dibatasi jumlahnya, harus prokes yang ketat seperti penggunaan masker dengan benar, jaga jarak dan tidak ada kontak tubuh seperti bersalaman," jelas Subakri, Minggu(25/04/202).
Pengawasan yang dilakukan dengan cara menerjunkan Pendekar Waras ke masing-masing perguruan di Kota Madiun. Pendekar Waras akan menjadi supervisi apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan.
"Sanksinya nanti diberikan melalui Pendekar Waras itu. Mungkin awalnya diingatkan. Tapi kalau tetap dilanggar bisa saja ditutup kegiatannya dan Satgas akan ditindaklanjuti," imbuhnya.
Subakri mengakui bahwa saat ini banyak masyarakat yang lalai menerapkan protokol kesehatan karena jenuh. Padahal pandemi Covid-19 belum usai, bahkan telah muncul varian Covid-19 baru yang lebih ganas.
"Pemerintah sudah jelas rambu-rambunya. Tapi biasanya penerapan di lapangan seperti itu. Orang banyak anggap sudah gak ada apa-apa. Padahal ini masih pandemi situasinya," kata Subakri.
Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Murjoko H.W. mengatakan bahwa PSHT tetap melaksanakan latihan dengan protokol kesehatan. Meski beberapa tradisi harus dihentikan sementara untuk mempercepat putusnya rantai Covid-19.
"Salaman gak boleh, minum jamu (pahitan) 1 gelas untuk bersama juga gak boleh. Protokol kesehatan wajib diutamakan. Pakai masker, jaga jarak penting untuk mendukung kebijakan Pemerintah," jelas Murjoko.
Murjoko menjelaskan bahwa di PSHT memiliki tim khusus untuk mengawasi protokol kesehatan di kegiatan latihan. Tim tersebut akan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan.
"Himbauan sudah ada. Dari Pusat turun ke cabang. Cabang turun ke ranting, ke rayon dan sub rayon. Akan ada sanksi dari intern apabila melanggar prokes," tegas Murjoko. (Ger)
.jpg)
