BLITAR (Lenteratoday) Pemerintah menganggarkan perbaikan 3 bangunan fasilitas pemerintah yang rusak, akibat gempa Malang yang terjadi 10 April 2021 lalu, sebesar Rp 1,9 milyard. Tiga gedung itu, yaitu Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kantor Bupati Blitar di Kanigoro dan Kantor Kecamatan Binangun.
Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran untuk perbaikan 3 bangunan fasilitas pemerintah yang rusak akibat bencana gempa bumi tersebut. "Disiapkan sekitar Rp 1,9 miliar, dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)," ujar Khusna.
Lebih lanjut, Khusna menjelaskan anggaran Rp 1,9 miliar tersebut diperuntukan perbaikan Gedung DPRD Kabupaten Blitar Rp 1,5 miliar, Kantor Bupati Blitar di Kanigoro Rp 304 juta dan Kantor Kecamatan Binangun Rp 86 juta. "Pendanaan itu diambilkan dari anggaran BTT, namun melalui pergeseran dari BTT ke program kegiatan yang sifatnya mendesak," jelasnya.
Selain perbaikan 3 bangunan fasilitas pemerintah, Pemkab Blitar juga akan memperbaiki kerusakan bangunan sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. "Saat ini sedang dilakukan proses verifikasi, oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar. Untuk kerusakan 800 lebih rumah warga, akan diusulkan ke pemerintah pusat yakni BNPB," ungkap Khusna.
Adapun kerusakan fasilitas umum berupa bangunan sekolah dikatakan
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Rahadian Muhammad Nur Akhsan kerusakan bangunan SMP menyebar di beberapa kecamatan diantaranya Kademangan, Talun, Kesamben, Wates, dan Srengat. "Total ada 18 bangunan SMP yang rusak, baik negeri maupun swasta," kata Rahadian pada wartawan.
Rinciannya, diterangkan Rahadian 6 sekolah rusak ringan, 10 rusak sedang, dan 2 rusak berat. Dengan kerusakan terbanyak terjadi dibagian ruang kelas dan ruang guru, serta ruang penunjang lainnya. "Untuk kerusakan ringan seperti genting melorot atau jatuh namun sedikit, kemudian rusak sedang seperti adanya keretakan bangunan tetapi tidak tembus. Sedangkan rusak berat seperti atap sampai jatuh, tembok retak, lantai rusak dan plafon jebol," terangnya.
Untuk sementara sambil nenunggu perbaikan, ruang yang membahayakan tidak digunakan dalan proses pembelajaran. Jika terpaksa, maka pembelajaran tatap muka akan dialihkan dengan pembelajaran secara daring. "Kalau yang kondisinya aman dan tidak membahayakan siswa, tetap bisa digunakan," imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua BPBD Kabupaten Blitar, M Cholik menuturkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait, estimasi kerugian anggaran akibat bencana gempa berkekuatan 6,7 SR tersebut kurang lebih sekitar Rp 6,5 miliar. "Jumlah ini bisa saja berubah karena BPBD terus melakukan perbaikan data sebelum dikirim ke Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan ke pusat guna memperoleh bantuan stimulan," tutur Cholik.
Berdasarkan data sementara yang sudah masuk, ada 924 bangunan rusak di Kabupaten Blitar. Terdiri dari 832 bangunan rumah warga, dengan rincian rusak ringan 516 rumah, rusak sedang 285 rumah dan rusak berat 31 rumah. "Sedangkan sisanya 92 bangunan, adalah fasilitas umum yang rusak ringan 60 bangunan, rusaj sedang 29 unit serta rusak berat 3 unit," bebernya.
Sekarang masih dalam proses verifikasi data, sebelum disetorkan ke Pemprov Jatim dan diteruskan ke pusat. Seperti disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu. Bahwa kerusakan bangunan rumah warga yang diakibatkan gempa 10 April 2021 lalu, akan memperoleh bantuan dari BNPB yakni bangunan rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.(ais)
.jpg)
