18 April 2025

Get In Touch

Peresmian PSEL, DPRD Dorong Surabaya Bebas Sampah

Gedung PSEL yang ada di Benowo Surabaya.
Gedung PSEL yang ada di Benowo Surabaya.

SURABAYA (Lenteratoday) - Peresmian Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo, akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (6/5/2021), sebagai pengolahan sampah pertama dengan kapasitas listrik terbesar di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyampaikan, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 44 tahun 2015, nama yang dipakai untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Sehingga perlu penjelasan tersendiri mengapa Pemerintah Kota menggunakan PSEL menggantikan PLTSA. Harusnya hal tersebut dapat disesuaikan dengan aturan yang ada," ujar Aning, Kamis (6/5/2021).

Aning menambahkan, tipping fee yang harus dibayarkan selama 20 tahun mencapai Rp 1,4 Triliun jika sampah yang masuk 1000 ton perhari. Diharapkan dengan adanya biaya pengelolaan sampah yang sangat tinggi, yang didapatkan dari Pemkot dan sumber lain, pemerintah harus betul-betul bisa mengembalikan kemanfaatannya pada masyarakat.

"Tidak hanya dalam pengelolaan sampah, namun juga listrik yang dihasilkan. Selama 20 tahun kontrak, listrik yang dihasilkan harus terus dijaga kestabilan maupun produktivitasnya," kata Aning yang juga Sekretaris Fraksi PKS.

Menurutnya, Pemkot harus memastikan, SDM dan juga alat yang diinvestasikan masih dalam kondisi 85% bagus, alat dan SDM betul-betul terampil saat nanti serah terima dan pelunasan tipping fee. Sehingga tidak menimbulkan celah kerusakan alat karena penyusutan, ataupun SDM yang masih belum terampil. Mengingat waktu perjanjian kontraknya sangat lama yaitu 20 tahun.

"Saya memandang Pemerintah Kota perlu mempersiapkan roadmap menuju Surabaya Nol Sampah.Hal tersebut seiring dengan akan dibahasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021-2026," tuturnya.

"Sistem sanitary landfill dan gasifikasi yang menghasilkan gas, untuk selanjutnya dikonversi menjadi listrik akan sangat efektif untuk sampah anorganik. Ini pernah diteliti oleh Teknik Lingkungan ITS. Karena sampah anorganik punya nilai kalor bakar yang tinggi. Sehingga pemilahan sampah menjadi faktor yang sangat menentukan efisiensi dan efektifitas pengolahan sampah di TPA Benowo," imbuhnya.

Masih kata Aning, selama ini pemilahan sampah di luar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) masih sangat minim sekali. Meskipun di rumah atau persil sudah dipisah, namun saat pengambilan sampah dalam hal ini pengangkutan, masih tercampur antara organik dan anorganik. Ini yang kedepan perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya. Karena menguatkan budaya pemilahan sampah, baik pada masyarakat maupun SDM pengangkutan oleh DKRTH, perlu kerja keras. Disamping juga perlu penguatan regulasinya.

Alumnus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS ini kemudian menyampaikan, Surabaya Nol sampah bisa dimulai dengan memanfaatkan pemenang lomba Surabaya Smart City (SSC) sebagai pilot project pengentasan sampah.

"Sebagai pilot project ini tentunya support penuh dari OPD terkait atau lintas OPD sangat diperlukan. Penerapan regulasi yang dipantau, partisipasi warga, support sarana prasarana dan evaluasi proses menjadi bagian yang harus diterapkan di kelurahan yang menjadi pilot project Nol Sampah," kata Aning

Dari sini, lanjutnya, bisa membuat pola sesuai dengan kondisi lokal masing-masing kelurahan. Disampaikan itu, tanpa langkah yang terukur baik dalam penguatan kultur dan partisipasi masyarakat, penerapan regulasi, support dan perhatian penuh pemerintah kota tentunya Surabaya Nol sampah hanya sekedar impian.

Dari sisi anggaran, Biaya pengangkutan sampah termasuk maintenancenya sangat besar. Sampai Rp 70 Miliar setahun. Sementara anggaran untuk pengelolaan sampah mandiri hanya kisaran 4 Miliar setahun.

Jika pemerintah sudah punya roadmap, maka skema anggaran untuk pengelolaan sampah mandiri juga harus menyesuaikan. Termasuk memfasilitasi kader lingkungan di setiap RT dan RW.

"Agar APBD kembali ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menggeliatkan roda ekonomi dan partisipasi warga," pungkasnya. (Ard/adv)

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.