Madiun – Penentuan arah kebijakan kedepan tidak lepas dari data penduduk. Untuk itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam sensus penduduk guna mendapatkan data yang valid. Hal itu disampaikan Walikota Madiun, Maidi, saat acara sosialisasi pelaksanaan sensus penduduk di Asrama Haji, Selasa (21/1/2020).
Dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media serta Pemberdayaan KIM Kota Madiun dijelaskan bahwa sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) kota dilaksanakan mulai pertengahan Februari nanti. "Sensus penduduk akan merekam profil suatu daerah. Mulai jumlah penduduknya, jumlah berdasar jenis kelamin hingga usia produktif dan banyak hal lainnya. Karenanya ini penting untuk kita sukseskan bersama," kata Walikota Madiun, Maidi.
Dia menjelaskan bahwa data penduduk menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Data penduduk juga bisa menjadi penentu skala periotas dalam pengambilan kebijakan berbagai bidang. Walikota menyebutkan, jika dari sensus penduduk itu menyatakan bahwa penduduk usia produktif cukup banyak, maka kebijakan yang bisa diambil adalah mempersiapkan lapangan pekerjaan, atau memberikan pendidikan interpreneurship sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak pengangguran.
Terkait dengan pelaksanaan sensus, BPS tidak hanya mendatangi langsung ke rumah rumah, namun untuk mempermudah, BPS juga menyediakan sensus online yang dibuka 15 Februari nanti. Dengan sensus online ini, maka masyarakat yang kebetulan tidak ada di rumah bisa ikut partisipasi sensus dari manapun. Sensus online bisa dilakukan di website BPS Kota Madiun.
Kepala BPS Madiun, Umar Saifudin menyebut terdapat 21 pertanyaan yang wajib diisi masyarakat. Kebanyakan merupakan data pribadi. Mulai nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. "Sensus sejatinya berdasar KK. Jadi satu orang dalam KK tersebut bisa mengisikan anggota yang lain. Jadi tidak perlu setiap anggota mengisi masing-masing," ungkapnya.
Sementara, mereka yang tidak mampu mengisi data sensus secara online, petugas dari BPS akan tetap mendatangi rumah mereka secara langsung. Pendataan secara langsung ini mulai dilakukan Juni nanti. "Dari online itu kan bisa dipantau mana yang belum mengisi. Nah, itu yang akan petugas datangi. Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan terkait kebenaran data penduduk tersebut," jelasnya.
Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri berharap informasi tentang sensus penduduk ini bisa disebarluaskan pelaku media dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Madiun. "Kami juga mengundang media dan KIM agar turut mensosialisasikan sensus penduduk ini. Hal itu kami rasa penting demi suksesnya sensus penduduk yang hanya setiap 10 tahun sekali ini," ujarnya. (ufi)
.jpg)
