SURABAYA (Lenteratoday) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mendorong APBD Kota Surabaya digunakan untuk memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum.
Hal ini dilakukan mengingat bahwa Surabaya menjadi salah satu kota yang mendapat bantuan 120 bus dari Pemerintah Pusat. Untuk itu membutuhkan banyak kesiapan agar bantuan yang diterima sesuai dengan harapan dan tujuan adanya penambahan armada transportasi.
“Pemerintah kota harus betul betul bijak dan cermat mempersiapkannya sehingga berita gembira bantuan tersebut tidak menyisakan masalah bagi warga Surabaya karena kurangnya persiapan. Insya Allah DPRD akan mengawal sekaligus mensupport kebijakan yang dipersiapkan dengan cermat dan sungguh sungguh,” ujar Aning, Selasa (18/5/2021)
Aning memaparkan bahwa bantuan 120 bus dari pemerintah pusat menggunakan konsep buy the service (BTS), dimana pembelian angkutan layanan kota menggunakan dana utamanya berasal dari Anggaran Belanja Negara (APBN).
“Sistem ini memindahkan resiko kerugian dari operator kepada pemerintah. BTS memberikan subsidi penuh pada operator dengan fasilitas bus yang lebih baik (sesuai dengan standar pelayanan minimal/SPM), cashless/kartu non tunai, membuka aplikasi untuk melihat rute agar lebih mudah dalam mobilitasnya,” ujarnya.
“Dalam pelaksanaannya tetap melibatkan skema APBD terkait dengan kelengkapan sarana prasarana berupa halte, rambu lalu lintas, marka dan bus stop. Sementara yang bersumber dari APBN secara keseluruhan terkait biaya buy the servis, Pemerintah juga akan menarik retribusi dari sistem buy the servis ini sesuai dengan aturan per undang undangan yang berlaku,” tambahnya.
Untuk itu, Aning memberikan catatan terkait kesiapan Pemerintah Kota Surabaya yang nantinya mengolal bantuan tersebut. Pertama terkait kajian terhadap tarif buy the servis, kajian terhadap rute yang menjamin waktu tunggu sesuai dengan SPM, ketersedian feeder sesuai dengan kajian kebutuhan masyarakat, bukan hanya citra Surabaya maju tapi juga mengatasi masalah moda transportasi secara efektif.
“Informasi pelayanan, kinerja oprasional yang sangat tergatung proses pelatihan dan pembinaan SDM yang direkrut. Tidak kalah penting adalah headway moda transportasi yang ada,” katanya.
Catatan kedua berdasarkan data yang ada bahwa minat masyarakat terhadap angkutan umum yang nyaman, murah, tepat waktu masih tinggi ini dibuktikan dalam grafik yang selalu mengalami kenaikan sebelum masa pandemi.
“Sebagai langkah awal perlu dibuat kajian singkat untuk pengalihan rute suroboyo bus terkoneksi dengan buy the servis dan feeder. Rute tetap dan pasti dilalui adalah rute para pekerja, baik ASN maupun non ASN, pelajar sekolah, para pelaku usaha yang pekerjaannya menetap,” ujarnya
“Rute yang sudah tetap ini barangkali bisa dikaji menjadi prioritas support baik itu feeder (dengan catatan jumlah feeder terpilih masih terbatas), sarpras, jalur khusus atau rekayasa traffic light, sehingga bus kosong penumpang dan hemat energi bisa diantisipasi. Secara regulasi bab ini perlu ditinjau pada perda angkutan,”imbuhnya.
Catatan berikutnya, harus ada keberpihakan anggaran Karena selama ini dana untuk moda transportasi belum menjadi prioritas pemerintah kota, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat diharapkan sinergi positif untuk support dari APBD bisa menyajikan moda transportasi yang sesuai dengan harapan dan tujuan adanya buy the servis.
Alumni ITS ini menegaskan bahwa regulasi adalah hal yang paling utama untuk mendukung kesuksesan penerapan moda transportasi harus disiapkan sejak dini.
“Regulasi yang mendukung untuk Adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, Raperda terkait dengan Traffic demand management. Insentif bagi pengguna angkutan umum sebagai penunjang regulasi juga harus dipikirkan,” pungkasnya. (Ard/adv)
.jpg)
