SURABAYA (Lentertoday) - Belasan siswa SMP di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) melakukan aksi di sebrang Gedung Negara Grahadi untuk menuntut hak mereka sebagai pelajar.
Sembari membawa poster dengan berbagai macam tulisan, para pelajar ini menyoroti terkait jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 tingkat SMA/SMK yang dinilai tidak merata.
Mirza Akmal Putra, Ketua Aliansi Pelajar Surabaya mengatakan, jika di Surabaya ada sekitar 3.000 pelajar tidak melanjutkan pendidikan karena tidak diterima di sekolah negeri akibat jalur zonasi.
"Kita semua tahu di tiap kecamatan itu masih banyak yang belum ada sekolahannya. Ini kemudian menimbulkan efek yang besar, anak-anak banyak yang nggak lolos. Kami menuntut pemerintah pusat, kementrian pendidikan, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya untuk melakukan intervensi, harus bertanggung jawab atas teman-teman yang nggak bisa sekolah," kata Mirza, Rabu (2/6/2021).
Untuk itu, ia meminta Kemendikbud Ristek agar mengkaji ulang sistem zonasi PPDB. Pasalnya, sejak diadakan pada 2018 lalu, sistem zonasi pada PPDB menjadi biang masalah yang hingga sekarang belum berakhir.
Baik dari segi pelaksanaan di lapangan yang sering kali 'amburadul' dan tidak diiringi dengan pembangunan fasilitas pendidikan, dan kecurangan yang marak terjadi.
"Jika niatnya adalah untuk mengurangi kemacetan, memperdekat jarak CPDB ke sekolah, dan 'meratakan pendidikan' maka zonasi menjadi solusi yang 'Solu-solu' belaka. Bila perlu tahun 2021 ini jadikan akhir adanya jalur zonasi," tegas Mirza.
Sementara untuk Pemprov Jatim, pihaknya ingin agar sistem PPDB SMA/SMK Jawa Timur harus dikelola dan dipublikasikan dengan transparan dan adil.
"Sistematika PPDB yang dijalankan harus membuka segala informasi yang diperlukan baik itu keterangan Kelurahan dan Kecamatan CPDB, Nilai Rapor, dan Nilai Akreditasi sekolahnya. Agar khalayak dapat mengetahui mengapa CPDB tersebut dapat lolos dibandingkan dengan CPDB lainnya. Karena keterbukaan informasi ini sangat diperlukan," tambahnya.
Tak lupa, pihaknya juga menagih janji kepada Pemkot Surabaya terutama Wali Kota Surabaya untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar tingkat SMA/SMK.
"Mas Eri, Pak Armuji segeralah realisasikan janji-janji njenengan untuk mengulurkan tangannya kepada teman-teman pelajar di kota Surabaya. Janji tersebut harus segera dibumikan mengingat PPDB SMA/SMK 2021 akan segera berakhir. Kalau banyak anak surabaya yang 'Tidak Terdidik' bagaimana bisa Kota Surabaya menjadi “Kota Pendidikan,” tegasnya.
Diketahui, selain melakukan aksi tersebut di sebrang Gedung Negara Grahadi, pihaknya juga mengajak seluruh pelajar di Surabaya melakukan aksi serupa di depan rumah masing-masing.
"Kami juga melakukan aksi ini dari rumah. Kami taat pemerintah. Cukup dengan aksi dari rumah, tadi pukul 10 pagi banyak yang sudah beraksi dari rumah, sama seperti kami mengangkat tulisan secarik kertas dan nanti insyaallah sudah muncul beberapa pstingan di akun Intagram @aliansipelajarsurabaya," pungkasnya.
Adapun beberapa tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Pelajar Surabaya terkait adanya jalur zonasi, di antaranya:
- Mengkaji ulang sistem zonasi PPDB.
- Meniadakan jalur zonasi PPDB karena tidak relevan dengan fasilitas di daerah.
- Memberikan solusi bagi CPDB (Calon Peserta Didik Baru) SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan
putus sekolah. - Membangun fasilitas pendidikan (SMA-SMK) guna meratakan keberadaan fasilitas pendidikan di daerah.
- Sistem PPDB SMA-SMK Jawa Timur harus dikelola dan dipublikasikan dengan transparan dan adil.
- Tidak perlu berkutat pada alasan penanganan pandemi COVID-19 karena alasan seperti itu banyak keuangan sekolah yang meradang.
- Memprioritaskan CPDB agar masuk di daerah asal dan batasi CPDB dari luar daerah untuk masuk ke suatu daerah tertentu.
- Segera merealisasikan janji politik pemberian beasiswa pada pelajar SMA-SMK di Kota Surabaya. (Ard)
.jpg)
