Surabaya – Revitalisasi Kali Lamong menjadi perhatianserius. Hal ini tidak lepas dari upaya penanggulangan banjir yang kerap kali disepanjang aliran Kali Lamong. Untuk itu, Komisi D DPRD Jatim mendorong padaPemprov Jatim untuk segera melakukan pembehasan lahan program revitalisasi KaliLamong sesuai dalam Perpres No 80/2019 senilai Rp 1,04 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hidayat menandaskan bahwaanggaran pembebaasan lahan revitalisasi itu juga bersumber dari APBN. Untuk itusetidaknya pada 2012 mendatang proses pembebasan lahan sudah dapat terealisasi.Terlebih lagi ada empat daerah yang juga ikut bertanggungjawab atas pembebasan lahanitu, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan dan Mojokerto.
Hidayat menandaskan, untuk Pemkab Gresik mengalami kendalalantaran lahan yang harus dibebaskan terlalu luas yakni kisaran 100 hektarlebih dan membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 miliar. Dengan anggaran sebesaritu, tidak menutup kemungkinan akan menyedot anggaran lainnya sehinggaberdampak APBD Pemkab Gresik. Selain itu juga bisa berdampak pembangunan fisikrevitalisasi Kali Lamong.
“Sebaliknya untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan tidakkeberatan karena lahan yang dibebaskan tidak terlalu luas. Lahan yang harusdibebaskan Pemkab Gresik cukup luas karena disitu juga akan dibangun wadukbukan hanya tanggul," kata Hidayat.
Dengan luasanya lahan yang akan dibebaskan Sehinggamembutuhkan anggaran yang cukup besar, dia berharap Pemkab Gresik segeramenemukan solusi agar bagaimana harga lahan yang hendak dibebaskan terjangkau. Sebabberdasarkan laporan yang diterima, harga lahan sudah berkisar Rp 400 ribupermeter persegi, untuk itu negosiasi lagi.
Sementara itu, Badan Pelaksana Harian Balai Besar WilayahSungai Bengawan Solo, Isdianto menyatakan, pengerjaan fisik revitalisasi KaliLamong diperkirakan dimulai pada akhir 2021 karena masih menunggu pembebasanlahan yang dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dia menandaskan bahwa saat ini masihdilakukan proses pemetaan lahan yang akan dibebaskan. “Mudah-mudahan akhir 2021sudah bisa dilakukan proses lelang pengerjaan fisiknya," jelas Isdianto.
Menurutnya, Kali Lamong adalah pekerjaan rumah BBWS BengawanSolo yang belum tuuntas. Meski demikian sudah ada desain yang dibuat sejak 2013lalu. Akan tetapi, kendala pembebasan lahan, sehingga pihaknya menyarankan untuksharring antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pembebasan lahan sudahtertangani kabupaten/kota, lanjut Isdianto tentu BBWS bisa mengajukan anggaranke pemerintah pusat. "Gresik memang yang paling luas untuk prosespembebasan lahan yakni sekitar 149 hektar karena berada di bagian hilir,"katanya. (ufi)
.jpg)
