
PASURUAN (Lenteratoday) - Pilkades merupakan rutinitas enam tahunan yang seharusnya disikapi secara wajar, namun harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ini disampaikan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, saat membuka dimulainya tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/6/2021).
Bupati Irsyad juga mengatakan, terpilihnya Kades yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat merupakan tujuan utama yang akan dicapai untuk masa penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
"Pilkades ini momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. Karena masyarakat punya peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan desa," katanya.
Dijelaskan Irsyad, proses dan tahapan Pilkades Serentak harus sama-sama disukseskan dengan komitmen semua pihak. Baik Panitia Pilkades, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat di desa.
Hal itu penting dilakukan, mengingat akan ada 55 desa di 21 kecamatan yang akan menggelar Pilkades Serentak, Rabu, 3 November 2021. "Semuanya harus kompak dan berkomitmen dalam mensukseskan Pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan. Kalau kompak, pasti akan berjalan lancar," katanya.
Selain kompak, orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan ini dengan tegas mengajak seluruh panitia Pilkades maupun masyarakat untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
Sebab Indonesia masih dalam situasi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap masyarakat tetap waspada dan berhat-hati terhadap potensi penyebaran Virus Corona.
“Saya menghimbau kepada seluruh jajaran panitia untuk mempunyai perencanaan, strategi dan teknis kegiatan yang baik dalam prokes. Sehingga pada akhirnya Pilkades akan berlangsung dengan aman, lancar dan sukses,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Gus Irsyad berharap Pilkades kali ini akan betul-betul bisa menghasilkan Kades yang berkualitas yang menjadi pilihan warga desa.
Ia juga menghimbau apabila ada potensi gesekan, konflik atau perselisihan, hendaknya bisa diselesaikan dengan penjelasan, musyawarah mufakat, tabayun, atau solusi lainnya.
“Jangan sampai ada gesekan di antara masyarakat. Kalau ada potensi mengarah ke situ, ayok kita selesaikan bersama. Saya yakin TNI, POLRI, Panitia dan semua lapisan masyarakat sudah pintar dan memahami supaya pilkades tetap berjalan aman, lancar dan terkendali,” tutupnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda menambahkan, Pemkab Pasuruan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk banyak kebutuhan, seperti mamin (makanan dan minuman), honor panitia Pilkades, surat suara, kotak suara, sound system, sewa tenda dan biaya lain yang dibutuhkan.
Akan tetapi, dengan tambahan jumlah TPS akibat aturan selama Pandemi, maka secara otomatis Pemkab juga harus menyiapkan anggaran tambahan.
Secara estimasi, kebutuhan untuk penambahan TPS dan lain sebagainya ditaksir hingga mencapai Rp 4,2 Miliar. Kata Huda, anggaran tersebut rencananya diambilkan dari PAK tahun ini.
“Karena setiap desa bisa memiliki lebih dari dua TPS. Dampaknya, anggaran untuk penyelenggaraan pilkades membengkak. Maka dari itu, akan kita anggarkan melalui PAK akhir tahun ini,” jelasnya.