SURABAYA (Lenteratoday) - Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS) menggelar protes keras terhadap penyekatan yang dilakukn di Jembatan Suramadu. Menurutnya, ini sebuah diskriminasi. Hal itu disampaikan lewat audiensi yang digelar di Gedung Humas Pemkot Surabaya, Kamis (17/6/2021).
Dalam audiensinya, GAS ditemui langsung oleh Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganganan Covid-19, Irvan Wahyu Drajat dan juga didampingi oleh Aliansi Madura Perantauan. Dari hasil audiensi tersebut, bahwa GAS akhirnya berbalik mendukung penuh apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam memutus mata rantai covid-19.
Bob Hasan, selaku Ketua GAS menyatakan bahwa pihaknya kini mendukung apa yang telah dilakukan Pemkot Surabaya. Untuk itu, dirinya meminta untuk mengutamakan para pedagang dan pelaku UMKM yang berangkat dari Madura ke arah Surabaya.
"Soalnya kan mereka juga menggantungkan hidupnya dengan berjualan di Surabaya," kata Hasan.
Kendati demikian, dirinya juga memaksimalkan pendirian posko demi meminimalisir adanya kerumunan bukan hanya di Surabaya, namun juga di Bangkalan.
"Ini juga untuk meminimalisir kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Supaya swab juga ngga di satu titik saja," ujar Hasan
Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Madura Perantauan Narawi mengatakan bahwa apa yang digaungnya sebagai diskiriminasi adalah sebuah pemelintiran
"Dengan viralnya diskriminasi ini ternyata pemelintiran. Jadi mari kita sekarang mulai gotong royong membantu masyarakat Surabaya yang selama ini ada lonjakan,"ungkap Narawi.
Narawi mengatakan, pihaknya akan terjun ke lapangan untuk bahu membahu membantu masyarakat dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat.
"Yang awalnya belum percaya adanya Covid-19, sekarang percaya. Kami berterima kasih dengan mereka yang sadar dan percaya adanya Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganganan Covid-19, Irvan Widyanto mengatakan bahwa ada kesalahpahaman dalam memaknai sebuah kata diskriminasi
"Diskriminasi yang dimaksud ini sebenarnya bukan ras, tapi diskriminasi kebijakan yang diajukan Pemkot Surabaya," ungkapnya.
Irvan menegaskan, bahwa kebijakan tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, ia menilai masyarakat tidak bisa lepas dari Testing, Tracing dan Treatment.
"Pak Wali Kota juga sudah berkoordinasi melalui bu Gubernur, Pangdam, Kapolda sama Bupati Bangkalan sendiri," ujarnya.
Kendati demikian, dirinya juga mengklaim bahwa Dinas Kesehatan Surabaya sudah ada percepatan. Seperti contoh, tes swab antigen cukup menunggu dengan kisaran waktu 15 menit. Begitu pun dengan PCR, hanya menunggu beberapa jam. Bahkan, pihak Pemkot pun juga akan melakukan evaluasi.
"Tapi, waktunya untuk PCR dan swab ini bukan kami yang menentukan. Sesuai dengan Kemenkes," pungkas Irvan.
Keterangan foto :
Situasi Audiensi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Gerakan Selamatkan Jawa Timur di Gedung Humas Pemkot Surabaya.
.jpg)
