Surabaya – Pelaporandugaan pencemaran nama baik Walikota Surabaya dianggap berlebihan. Pasalnyapelaporan itu tidak dilakukan sendiri, namun melalui Pemerintah Kota Surabaya(Pemkot). Oleh sebab itu, Ia menganggap Pemkot terkesan menjadi anti kritik.
Hal itu disampaikan AndriArianto salah satu pemerhati politik UIN Sunan Ampel. "Yang berlebihan ituketika yang melaporkan dari pihak Pemkot sendiri. Terkesan Pemkot antikritik," ujarnya, Kamis (6/2/2020).
Laki-laki yang akrabdisapa Andri itu juga mengatakan bahwa Tri Rismaharini seharusnya belajar dariproses pemilihan presiden (Pilpres) kemarin. Ia mencontohkan saat presiden JokoWidodo (Jokowi) dikritik habis-habisan oleh lawan politiknya. Bahkan sampaidituduh antek partai yang terlarang. Namun Jokowi tidak melaporkannya. Malahmembalas dengan hasil kinerjanya kepada masyarakat.
"Bu Risma bisabelajar dari pengalaman Pilpres. Bandingkan dengan Jokowi sampai dituduh antekPKI. Jokowi tidak meributkan itu dan tidak melaporkan hal itu. Tapi kemudian(Jokowi ) menunjukan kinerjanya," katanya.
Selain itu, DosenSosiologi UIN Sunan Ampel ini menyesalkan pelaporan atas dugaan pencemaran namabaik itu. "Kalau bu Risma merasa bisa menunjukan itu (menyelesaikanbanjir), kenapa dia harus susah menangkis (ejekan) atau memang sebetulnya buRisma gagal juga mengatasi banjir di Surabaya?," ujarnya
Perlu diketahuipelaporan dugaan pencemaran nama baik ini bermula dari salah satu akun mediasosial (Medsos) yang diduga mengunggah status berupa ejekan penanganan banjirkepada Walikota Surabaya beberapa waktu lalu. Lalu Pemkot melaporkan akuntersebut dengan alasan adanya desakan dari warga Surabaya.
Lanjutnya, Andrimenerangkan bahwa saling ejek di Medsos merupakan hal yang lumrah terjadi dimasyarakat. Ia menduga hal tersebut terjadi akibat efek dari media yangmemberitakan Walikota Surabaya dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi DKI Jakartabeberapa waktu lalu.
"Narasi mediasecara tidak langsung membandingkan narasi Anies (Gubernur DKI Jakarta, red)dan Risma. Tapi Risma lupa kalau itu (Walikota, red) jabatan politis. Dalamarti Risma punya pendukung, dan Anies juga punya. Lalu bila terjadi saling ejekdi Medsos itu tidak bisa dilepaskan dari praktik politik pada masyrakatkita," terangnya.
Selain itu Ia jugamenganggap UU ITE kerap digunakan pejabat publik untuk menjerat seseorang.Sayangnya pasal ini justru jarang sekali dipakai oleh masyarakat biasa.
"Selalumenggunakan itu (UU ITE), kalau ada bentuk kritik atau hinaan. Jarang sekali UUITE yang melaporkan dari warga biasa," pungkasnya. (ard)
.jpg)
