SURABAYA (Lenteratoday) – Meski Gubernur Jawa Timur telah melantik 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun masih ada kekosongan pada 6 OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Untuk itu DPRD Jatim meminta pada Gubernur untuk segera mengisi kokosongan tersebut.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengatakan bahwa kekosongan tersebut harus segera diisi. Sebab hal itu akan berpengaruh pada kinerja Pemprov Jatim. Selain itu, Kusnadi juga menilai bahwa semua OPD adalah vital dan semua harus diisi.
“Ya, itu (kekosongan) harus segera diisi, itu loh kan ada beberapa yang harus diisi juga, harus diisi tidak bisa tidak dan itu juga kita sampaikan kepada beliau tadi. Semua vital, tidak ada yang tidak vital, tapi ya tinggal bagaimana natinya saja. Tapi, ya kita tidak berharap karena ini dianggap vital kemudian cepat cepat, lalu sak onoe uwong diangkat, ya tidak lah,” tandasnya setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (28/7/2021).
Dalam rapat pimpinan yang berlangsung tertutup itu, Kusnadi mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menjelaskan terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov, Rabu ini. Misalnya, mengapa baru terlaksana saat ini.
Menurut Kusnadi, Khofifah menyampaikan jika sebetulnya pengisian belasan jabatan OPD itu sudah rampung sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja, pelantikan urung terlaksana lantaran sejumlah hal dan pertimbangan.
Seperti, pertimbangan apakah pelantikan akan berlangsung secara tatap muka lantaran harus tanda tangan pakta integritas atau hanya cukup dengan virtual. Dalam proses itu, juga ternyata ditambah pelaksanaan PPKM Darurat serta hantaman pandemi Covid-19.
"Kami berterimakasih Gubernur melakukan pelantikan kepada beberapa OPD di Pemprov Jatim," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah, juga mengapresiasi pelantikan 16 pejabat tersebut. Namun, dia menegaskan, supaya segera dilakukan pengisian pada 6 pos yang belum terisi karena dinilai urgen.
Dedi mencontohkan adalah pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, ataupun PU Pengairan. Dua OPD tersebut merupakan bagian terpenting di infrastruktur yang saat ini masih dijabat oleh Plt, sehingga kinerja mereka belum bisa maksimal.
“Saya rasa ya, ada peningkatan cuman persoalannya mestinya yang lebih urgen di kepala Dinas PU, karena proses penyerapan anggaran ada di pos tersebut. Kalau yang lain sifatnya ya biasa-biasa saja. Maka, gubernur harus melakukan langkah yang lebih efektif dengan mendevinitifkan kepala di Dinas PU,” tandasnya.
Dia merasa yakin jika pos pos strategis tersebut segera diisi, maka akan mampu meningkatkan kinerja seperti dalam mencapai target penyerapan. “Karena rangkaian ini harus betul-betul lengkap, kalau rangkaian ini ada beberapa gerbong yang belum disertakan akan menjadi masalah baru, karena pos-pos seperti PU ini sangat strategis sekali dalam kaitan penyerapan. Mestinya Bu Gub harus mengkaji lebih mendalam,” pungkasnya. (ufi)
.jpg)
