23 April 2025

Get In Touch

Ini Janji Wali Kota Maidi Pada Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Maidi saat meninjau salah satu anak yatim di Kelurahan Sogaten, Jumat (06/08/2021).
Maidi saat meninjau salah satu anak yatim di Kelurahan Sogaten, Jumat (06/08/2021).

MADIUN (Lenteratoday) - Wali kota Madiun, Maidi, mepastikan anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 bakal memiliki kehidupan yang layak. Yakni dengan jaminan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak.

Maidi menjelaskan bahwa dari data yang ada, telah didapatkan 166 anak yatim piatu akibat ditinggal orang tuanya terpapar Covid-19. Namun jumlah tersebut masih akan divalidasi untuk dipastikan bahwa anak tersebut berada di Kota Madiun untuk diberikan bantuan.

"Sementara kita kelompokkan berdasarkan sekolah. Kuliah segera kita ambil alih jangan sampai putus. Yang gak kuliah yang selesai SMA selesai perguruan tinggi kita ajak kerja," jelas Maidi seusai meninjau salah satu anak yatim di Kelurahan Sogaten, Jumat (06/08/2021).

Masing-masing anak yatim piatu yang sudah dikelompokkan akan mendapat bantuan sembako dan biaya sekolah. Salah satu contohnya yang kuliah akan mendapatkan bantuan biaya sebanyak Rp. 9 Juta per tahunnya.

"Anak yatim piatu yang tadi di perguruan tinggi tidak boleh putus. Anak-anak yang sekolahnya SD ini kita pantau. Kita pantau kesulitannya apa, semuanya kita bantu," tuturnya.

Pihaknya menjamin bahwa bantuan tersebut berkesinambungan. Sehingga anak yatim piatu tetap dapat fokus belajar tanpa harus memikirkan biaya hidup dan sekolah. Sedangkan untuk anak yatim piatu yang sudah lulus SMA/SMK akan direkrut bekerja di Pemkot Madiun sebagai tenaga upahan.

"Untuk 1-2 hari ini saya akan kirim logistik kesana. Buat kebutuhan hidup mereka. Sumbernya ada dari APBD, ada dari CSR, ada dari donasi," imbuhnya.

Maidi menjelaskan, sebenarnya tidak ada kewajiban bahwa Pemda harus menjamin kebutuhan hidup anak yatim piatu. Namun demikian bahwa yang paling terdampak saat ini adalah anak yatim piatu korban Covid-19. Sehingga hal itu tidak dapat dipandang sebelah mata.

"Kesusahan ini jangan sampai menimbulkan kemiskinan. Jangan sampai menimbulkan pengangguran. Kemiskinan pengangguran, Pemerintah harus tanggung jawab, harus hadir.
Kalau terjadi seperti itu, berarti Pemerintah gak hadir," tutupnya. (Ger)

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.