Pemkot Palangka Raya Harus Upaya Lebih Keras Turunkan Zona Resiko Covid-19 ke Level Terendah

PALANGKA RAYA (Lenteratoday) – Pemerintah Kota (Pemko) melalui tim Satgas Covid-19 sedang berupaya keras untuk menurunkan level zona resiko sebaran Covid-19 agar dapat turun ke level satu. Usaha pencegahan ini akan dilakukan secara lebih masif lagi.

Terkait hal ini anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, H.M. Khemal Nasery berpendapat agar upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait, khususnya tim Satgas Covid-19, bisa lebih dimaksimalkan lagi. Dengan melakukan pencegahan yang lebih masif, diharapkan zona resiko sebaran Covid-19 dapat diturunkan dari level tiga saat ini.

"Kami mengapresiasi kerja keras Tim Satgas yang berhasil menurunkan angka penyebaran Covid-19, namun tentunya angka ini harus terus diturunkan sampai ke level terendah," papar Khemal, Kamis (5/8/2021).

Disatu sisi Khemal mengatakan jika Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya sudah menunjukkan kinerja yang baik dan melakukan sesuai aturan. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan level zona resiko sebaran Covid-19 yang semula di level empat dan sekarang sudah turun ke level tiga. Namun tentunya ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara semua pihak.

"Keberhasilan ini dapat diraih tentunya karena ada kerjasana yang baik dari Tim Satgas Covid-19, pemerintah, pihak terkait dan dukungan seluruh masyarakat," ungkap Khemal.

Selebihnya Khemal berpesan agar masyarakat tetap disiplin dalam menjaga Prokes. Terkait pemberlakuan masa PPKM yang diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021, ia meminta agar masyarakat dapat menerima dan memahami kebijakan tersebut diambil pemerintah semata untuk kepentingan dan kesehatan masyarakat, serta untuk mempercepat proses pemutusan penyebaran Covid-19.

Ia pun mengingatkan agar dalam menjalankan tugas, Tim Satgas dan aparat terkait mengutamakan cara pendekatan dan cara yang manusiawi untuk menegakkan PPKM. Dengan demikian tidak akan menimbulkan konflik dan pertentangan antara petugas dengan masyarakat.

“Hendaknya dalam menerapkan kebijakannya, pemerintah menggunakan cara terbaik agar dapat diterima dan dijalankan masyarakat, jangan sampai justru menimbulkan masalah baru karena adanya pertentangan dari masyarakat,” pungkas Khemal.(nov)