SURABAYA (Lenteratoday) - Terkait peristiwa perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja Komisioner Penyiaran Indonesia (KPI), seperti yang dilaporkan oleh MS, mengundang simpati tim informan ahli yang saat ini menjadi mitra KPI, dalam menilai indeks kualitas program siaran televisi. Melalui jaringan informan ahli KPI wilayah Surabaya, memberikan pernyataan sikap mendukung KPI, sekaligus mengawal dan menuntaskan kasus ini sesuai hukum yang berlaku.
“Pernyataan sikap ini juga telah kami sampaikan secara resmi ke KPI per hari ini (4/9/2021). Berikutnya, kepada masyarakat agar tidak melakukan perundungan tahap dua di media sosial dan mengedepankan perspektif pro korban dalam melihat persoalan ini,” demikian yang disampaikan oleh Putri Aisyiyah, selaku juru bicara.
Berikut poin poin pening dari pernyataan sikap yang disampaikan Jaringan informan ahli ini, pertama Jaringan informan ahli Indeks Kualitas Program Siaran TV wilayah Surabaya menyatakan rasa keprihatinan mendalam atas dugaan kasus perundungan dan kekerasan seksual yang dialami oleh saudara MS. Jaringan informan ahli juga mengecam segala bentuk tindakan amoral, termasuk perundungan dan kekerasan seksual, yang terjadi kapanpun, di manapun dan pada siapapun. Karena itu, pihaknya mendukung segala proses hukum untuk kasus dugaan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan KPI, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, Jaringan Informan Ahli mendukung KPI meningkatkan kualitas budaya organisasi sebagai langkah preventif kasus perundungan dan atau kekerasan seksual di kemudian hari, serta mengingatkan kepada masyarakat agar arif menerima dan memproduksi pesan atau informasi terkait kasusi ini, serta tidak melakukan perundungan tahap kedua di dunia maya maupun di dunia nyata.
Jaringan informan ahli terdiri dari individu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas program siaran televisi. Para individu ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari budayawan, praktisi media, dosen, peneliti, dan aktivis sosial. Para informan bertugas memberikan penilaian berkala pada program-program siaran tv berdasarkan aturan yang berlaku (UU Penyiaran, UU Pers, P3SPS, dan aturan lain terkait (dengan isi siaran).
