JEMBER (Lenteratoday) - Pengelolaan tempat Wisata Tanjung Papuma atau Pasir Putih Malikan di pantai selatan Jember yang kini dikelola pihak Divreg Perhutani Surabaya menjadi sorotan elemen masyarakat. Selain mahalnya tiket masuk, ternyata keberadaan Tanjung Papuma tidak memberikan kontribusi untuk Pemkab Jember.
Hal itu juga termasuk masalah akses jalan yang menjadi persoalan karena diindikasikan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Salah seorang pegiat wisata Jember yang juga lembaga Sinergi Analisa Hukum (SAH) Jember, Agus Mashudi menyampaikan, pihaknya telah berkirim surat kepada sejumlah pihak, termasuk pihak Divreg Perhutan Surabaya maupun Bupati Pemkab Jember beberapa waktu lalu, menyangkut persoalan tersebut. Hasilnya, hari ini Jumat (17/9/21) pihak Divreg Perhutani Surabaya melakukan audensi dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Belum ada klarifikasi resmi terkait hasil pembicaraan keduanya.
Menyikapi pertemuan tersebut, Lembaga Sinergi Analisis Hukum (SAH) Jember, meminta kepada Bupati Jember untuk mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat Jember. Agus Mashudi yang sekaligus Direktur SAH Jember, dalam klarifikasinya menyatakan, perlu adanya solusi dan pakta integritas yang dibangun antara keduanya. "Kami bersikap tegas, harapan pertemuan tersebut diharapkan bisa memberikan asas manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan pemenuhan hak masyarakat Jember untuk dapat menikamati Wana Wisata Tanjung Papuma," tandas Agus Mashudi.
Salah satunya, menurut dia, dengan adanya kebijakan biaya murah bagi tiket masuk. “Pemkab Jember harus meyakinkan Perum Perhutani agar mengevaluasi Surat Ketetapan Restribusi terkait biaya tiket. Selain itu, harus ada kejelasan terkait sharing profit," katanya.
Selain itu, untuk masalah akses jalan lanjutnya, diharapkan masuk melalui satu pintu dengan Wisata Watu Ulo. Dengan adanya satu pintu tersebut, dipastikan bisa memberikan solusi terhadap pendapatan Pemkab Jember, sebab Wisata Watu Ulo masuk dalam pengelolaan Pemkab Jember.
“Kalau perlu harus ada tindak lanjut pengelolaan Pantai dan Pesisir oleh Pemerintah Kabupaten Jember,” tegasnya.
Jika ternyata dari hasil audiensi Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Jember tetap kekeh dengan KSO yang dibuat dengan Dirjen BKSDA dan Dirjen Pariwisata, ujar Agus, dirinya menganggap ada wanprestasi dalam pengelolaan Tanjung Papuma.
“Kami SAH akan mempertimbangan dan akan melakukan kajian langkah dan upaya hukum lanjutan, apakah perlu melakukan somasi kepada para pihak atau melakukan gugatan hukum. Yang jelas hal yang poin menjadi catatan penting dalam agenda audiensi tersebut adalah memperhatiakan : UU 27/2007, UU 10/2009, PERPRES 51/2016 danPERDA Nomor 3 Tahun 2013," pungkasnya.
Sementara Pemkab Jember menggelar pendampingan audiensi bersama GM Perhutani Surabaya terkait pengelolaan destinasi wisata di Jember dan rencana pengembangan air terjun Tancak di Pendopo Wahyawibawagraha. Bupati Hendy Siswanto didampingi Kepala OPD terkait memaparkan bahwa terdapat banyak potensi wisata yang di Jember seperti Papuma, air terjun tancak, dan air terjun bidadari.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan bekerjasama dengan Perhutani untuk pengelolaan destinasi wisata.
"Kami akan melakukan kerjasama di semua destinasi wisata, dari Papuma, air terjun Tancak dan air terjun Bidadari. Insyaallah kerjasama MoU bisa di tandatangani minggu depan," ungkap Bupati Hendy.
Bupati menargetkan seluruh destinasi wisata bisa beroperasi tahun ini. Perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana sedang dalam masa perbaikan untuk lebih menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara diperlukan pemindahan perahu-perahu nelayan dari Papuma ke pelabuhan pantai payangan yang akan segera dibangun.
Sedangkan GM Perhutani Jawa Timur, Bertus menyambut baik dan sepakat dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Jember dengan pihak Perhutani. "Kami sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama ini. Mulai dari sekarang kita akan membentuk tim untuk inventarisasi titik mana yang jadi wisata antara pemkab dengan Perhutani," pungkas Bertus. (mok)
