LAMONGAN (Lenteratoday) - Petani tembakau di Lamongan mempertanyakan kesejahteraan mereka seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 206 No.7 Tahun 2020 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi petani. Saat ini, terkait dengan PMK tersebut untuk di Lamongan masih dalam proses pendataan.
Terlebih lagi, pembahasan mengenai PMK 206/2020 itu mencuat setelah tembakau di atas lahan seluas ribuan hektar milik petani di Lamongan mengalami gagal panen. Harusnya, pada situasi sengkarut ini mereka bisa terbantu dengan mendapat jatah bantuan dan kemudahan seperti BLT hingga asuransi.
Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Lamongan, Sijarwo melalui Kasi Tanaman dan Perkebunan Suryo Putro megungkapkan kejadian tersebut disebabkan karena regulasi dari Kementerian Pertanian RI belum jelas.
"PMK memang sudah jelas, namun untuk regulasi penyaluran BLT serta asuransi masih belum ada tindak lanjut dari Kementan RI sebagai rujukan utama kami," ungkap Suryo. Senin, (20/9/2021).
Menurutnya, saat ini penerapan PMK di lamongan masih dalam proses pendataan. Lamanya proses penerapan Permen itu disebabkan karena memang sudah mengacu pada jadwal yang ada.
"Prosesnya memang panjang, ini uang negara kami tak bisa main-main mas. Menurut jadwal memang dari tanggal 8 September hingga 5 November itu memang pendataan," paparnya.
Sampai saat ini, kata Suryo, pihaknya masih intens melakukan pendampingan kepada para petani yang mengalami gagal panen.
"Ya karena faktornya alam, di sebabkan kemarau basah jadi kami jujur tidak bisa berbuat banyak. Harapanya pendataan dan pencairan BLT hingga asuransi bisa segera di rasakan petani yang terdampak," ungkapnya.
Suryo memperkirakan dari lahan seluar 4.255.61 hektar, seluas kurang lebih 1.000 hektar lebih mengalami gagal panen. "10 tahun terakhir ini yang terburuk, detailnya belum ada tapi ya kira-kira ada 1000 lebih hektar mengalami gagal panen," urainya. (dit)
.jpg)
