SURABAYA (Lenteratoday) – Sebagai rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna, Rabu (13/10/2021). Rapat dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Kusnadi beserta seluruh Wakil Ketua dan anggota DPRD Jatim, serta seluruh Forkopimda Jatim.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengungkapkan hari jadi provinsi Jawa Timur tidak lepas dari Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, sebagai gubernur Jatim yang pertama. Karena itu dia juga dikenal dengan nama Gubernur Suryo. Dia lahir di Magetan 9 Juli 1898, kemudian menjabat sebagai Bupati Magetan dari tahun 1938 hingga tahun 1943. Menantu Raden Mas Arja Hadiwinoto ini kemudian menjabat sebagai Su Cho Kan atau residen Bojonegoro pada tahun 1943.
Tanggal 19 Agustus 1945, Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur. Tapi, masih tetap tinggal di Bojonegoro untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian, tanggal 12 Oktober 1945 pindah ke Surabaya dan menempati Gedung Negara Grahadi untuk bertugas sebagai Gubernur Jawa Timur pertama kalinya.
“Kemudian menjadi suatu keputusan politik yang akhirnya menjadi Perda. Bahwa yang ditetapkan sebagai hari jadi pemerintah provinsi Jawa Timur itu adalah saat pertama kali Gubernur Jawa Timur memasuki Gedung Negara Grahadi,” kata Kusnadi.
Lebih lanjut Kusnadi mengatakan bahwa, penetapan hari jadi Provinsi Jatim ini bukan semata fakta sejarah yang melahirkannya, akan tetapi pada semangat yang dijadikan tolok ukur melahirkan Provinsi Jatim. “Oleh karena itu, tema yang kemudian kita pakai sekarang adalah Jatim Bangkit. Itu merupakan tema yang sangat pas karena ketepatan Jawa Timur sebagai satu provinsi yang dilandasi semangat kebangkitan,” sambungnya.
Oleh karena itu, lanjut Kusnadi, DPRD Provinsi Jatim sangat berharap bahwa peringatan hari jadi Jatim ini tidak hanya ceremonial. Akan tetapi hari jadi ini diperingati sebagai momentum refleksi bersama demi kemajuan Jawa Timur. Dan di samping itu, juga bagian dari penghormatan, penghargaan, dan apresiasi terhadap para pejuang bangsa dan tokoh Jawa Timur yang telah berjuang dan bekerja untuk Jawa Timur.
“Momentum ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah dan juga DPRD Jawa Timur baik eksekutif maupun legislatif untuk banyak melakukan perbaikan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta terus berusaha menjaga keharmonisan seluruh elemen bangsa,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan kebanggaannya sekaligus berharap kerjasama terus ditingkatkan khusunya dalam momentum HUT Provinsi Jatim ini. Dia juga mengungkapkan kebanggannya pada penanganan Covid-19 membuahkan hasil yang baik. Terlebih lagi saat ini berdasarkan hasil assasement dari kementrian kesehatan pada tanggal 9 dan 10 Oktober kemarin, Provinsi Jawa Timur menjadi level 1. Dan ada 32 Kota Kabupatennya yang juga telah berhasil menjadi level 1.
Gubernur Khofifah menandaskan, semua ini merupakan hasil kerja keras para Babinsa, Kamtibmas, Bidan Desa, tapi yang menjadi motor penggerak adalah para kepala desa dan lurah se Jawa Timur. “Kita harus selalu bahu membahu dalam bekerja, bersinergi dalam menghadapi tantangan yang hari ini atau besok akan kita hadapi,” tandasnya.
Rapat paripurna juga menghadirkan K.H. Ahmad Muwafiq atau lebih dikenal dengan Kyai Muwafiq atau Gus Muwafiq. Dia mengurai tentang konsep pemerintahan roiyah yang kemudian dikenal dengan rakyat. Ulama yang tinggal di Sleman ini menandaskan bahwa bangsa kita dulunya dijalankan dengan sistem kerajaan. Kemudian paska kemerdekaan bersepakat menjadi sistem kesatuan.
“Maka pendiri bangsa bersepakan untuk mulai menghilangkan struktur raja, hamba, kawulo, gusti. Dan kesepakatan itu adalah kesepakatan yang mengambil idiom besar yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, struktur itu adalah sebuah konsep dimana kalian adalah manusia yang semuanya adalah pemimpin dan saling bertanggung jawab antar satu dengan lainnya,” ujarnya.
Konsep inilah yang disepakati oleh pemimpin bangsa untuk menyatukan komponen-komponen, problem tanpa sekat struktur. Kemudian konsep ini berkembang dan sekarang ini disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatukan semua perbedaan yang ada.
“Sebenarnya struktur ini adalah pekerjaan yang sangat berat dan sangat mulia, maka keberatan dan kemuliaannya harus dipikul bersama sama. Dan perbedaan ini masih sangat terlihat di DPRD ini,” ujar Gus Muwafiq yang pernah menjabat sebagai asisten pribadi KH. Abdurrahman Wahid, termasuk saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. (*)
Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
