SURABAYA (Lenteratoday) - Anggota Dewan Pendidikan Jatim, M Isa Anshori, mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Pendidikan sedang menyiapkan program kelas khusus bagi pelajar SD dan SMP, yang memiliki IQ diatas rata rata. Peserta kelas khusus ini berasal dari SD dan SMP baik swasta maupun negeri.
"Tetapi sebetulnya sama dengan menarik mundur pendidikan Kota Surabaya ke era 20 tahun yang lalu. Karena, tahun 2021 filosofi pendidikan adalah pendidikan yang merdeka belajar, pelajar pancasila dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang menekankan pada kompetensi," ujarnya, Kamis (14/10/2021).
PP ini, kata Isa, mengatur mengenai lingkup standar nasional pendidikan, pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan, kurikulum evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan, akreditasi, dan sertifikasi.
Menurutnya, setiap kemampuan anak akan dihargai dan perlu dilayani untuk diasah. Sehingga, hal yang mendesak dan perlu dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah memetakan semua potensi anak anak yang ada di sekolah.
"Kemudian mendorong kawan-kawan guru di masing masing sekolah. Untuk kemudian diajari bagaimana menggali, menumbuhkembangkan potensi potensi yang dimiliki setiap anak," ucapnya.
Sehingga, lanjut Isa, menjadikan filosofi pendidikan pelajar pancasila. Muncul kegotong royongan, kemandirian, serta saling sinergi. Kalau mereka diciptakan kelas khusus apalagi dipilih dengan seleksi, maka anak yang ber IQ tinggi itu menimbulkan sebuah hal yang berbeda.
"Pendidikan di Kota Surabaya menjadi sangat eksklusif dan itu akan membangun kasta kasta baru di dalam pendidikan Surabaya," tuntasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir, mengatakan, sebenarnya untuk menentukan siswa memiliki kemampuan diatas rata rata, bukan hanya dilihat dari IQ saja.
"Ada peran soft skill didalamnya. Banyak orang yang memiliki IQ tinggi, tapi di masyarakat tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Kalau bisa indikator pengukuran anak anak yang mempunyai diatas rata rata ditambahkan," ujarnya.
Politisi Golkar tersebut menambahkan, kemampuan pengukuran baik komunikasi, tingkah laku, etika juga perlu diperhatikan. Karena memang penilaian seseorang tidak hanya berdasarkan pengetahuan, tapi juga menyangkut afektif.
"Yang penting transparan dan tidak hanya mengandalkan IQ saja. Pengetahuan, skill, afektif, 3 unsur baru bisa dikatakan diatas rata rata. Selain itu, ini juga bisa dijadikan program akselerasi," sambungnya.
Akmarawita juga berpesan, pemerintah harus transparan dan tidak menimbulkan masalah masalah baru pada siswa. Supaya mereka tidak merasakan diskriminasi. Baginya, perlunya indikator yang jelas bertujuan agar siswa tahu bentuk penilaian. "Jadi pemerintah tidak terkesan asal pilih saja," tuntasnya. (*)
Reporter : Ardini Pramitha
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
