KEDIRI (Lenteratoday) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri menganggap rencana pembangunan tol Kediri-Tulungagung hoax. Pasalnya, hingga berita ditulis Rabu (20/10/2021), pihak eksekutif belum pernah memberitahukan atau mengomunikasikan rencana tersebut ke pihak legislatif dalam hal ini DPRD Kota Kediri.
Tak ayal lembaga wakil rakyat tersebut mendesak kejelasan rencana pembangunan jalan tol di Kota Kediri kepada eksekutif. Sikap itu disampaikan dalam rapat tertutup di Kantor DPRD Kota Kediri, Selasa (19/10/2021).
Wakil Ketua II DPRD Kota Kediri, Katino, selaku pemimpin rapat mengatakan selama ini belum ada komunikasi yang jelas antara Pemkot Kediri dengan anggota dewan sebagai penampung aspirasi masyarakat.
“Selama ini Pemkot Kediri sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat di kelurahan, tetapi dewan belum diajak komunikasi. Aturannya kalau memang sudah ada surat secara resmi, dewan harus diajak komunikasi,” kata Katino.
Selain itu, masyarakat juga melaporkan adanya aktivitas pengeboran di beberapa tempat untuk fasilitas tol. Namun saat ditanyakan kepada Pemkot, mereka justru belum mengetahui. Pemerintah, menurut Katino, mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin untuk pengeboran. Sementara informasi yang ia terima pengeboran sudah berjalan mulai wilayah Kediri utara hingga selatan.
“Lokasinya sudah banyak, setahu saya di Sukorame itu juga sudah ada. Tetapi kita tanya pihak Pemkot malah tidak tahu, izinnya juga belum ada. Katanya masih dalam tahap pembicaraan saja dengan pemrakarsa kegiatan,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, dewan juga mendesak Pemkot Kediri melakukan Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan), terutama dampak psikologis pembangunan tol bagi masyarakat Kota Kediri. DPRD menyatakan tidak keberatan untuk mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan pembangunan tol tersebut. Apalagi jika pembangunan tersebut bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat untuk menikmati hasilnya.
“Hal ini sangat penting dan harus dibahas bersama secara terbuka dan mendalam. Adanya tol di Kediri harus bisa meningkatkan perekonomian, jangan malah mengurangi. Saya anggap ini bisnis, jangan sampai masyarakat hanya menikmati hasil di awal, tapi endingnya nol,” tegasnya.
Karena itu rapat tersebut mendesak agar Pemkot Kediri segera mendapat pemberitahuan dan izin resmi dari pemerintah pusat, bahwa di Kota Kediri benar-benar akan ada pembangunan tol. “Selama itu belum terealisasi, pembangunan tol di Kota Kediri saya anggap hoaks,” tutup Katino.
Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan sejauh ini Pemkot Kediri telah melakukan pertemuan intens dengan pemrakarsa proyek. Pembahasan itu diantaranya tentang dampak pembangunan tol. “Jadi pemrakarsa sekarang ini dalam tahap mempersiapkan basic design dan penyusunan Amdal. Itu sebagai dasar untuk bisa ditunjuk sebagai BUJT,” kata Bagus.
Untuk Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kediri, saat ini memang sudah sesuai Perda. Sedangkan untuk RTRW masih dalam tahap evaluasi pemerintah pusat. “Tadi ada masukan yang bagus terkait pembangunan tol yang disinkronkan dengan ring road. Kalau bisa dilakukan ya lebih baik, tapi belum ada pembicaraan ke arah situ,” pungkasnya.
Reporter: Gatot Sunarko/adv
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
