JEMBER (Lenteratoday) - Gejolak internal buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan seakan tidak ada hentinya. Sehari pasca menutup pagar Kantor PDP di Jalan Gajah Mada agar Direksi yang baru dilantik tidak bisa ngantor, hari ini para buruh kembali turun ke jalan memprotes Direksi PDP yang baru dilantik oleh Bupati Jember.
Puluhan buruh demo ke Kantor Pemkab dan DPRD Jember. Pertengahan Oktober lalu, Bupati Jember Hendy Siswanto melantik 3 (tiga) orang direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember. Ketiga orang yang dilantik tersebut di antaranya Sofyan Sauri, S. M., menjabat Direktur Utama (berlatar belakang/background nahkoda), Leny Puspitasari,S.E., menjabat Direktur Umum dan Keuangan dan Moh. Ismail Haqiqi, S.T.P., menjabat Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan.
Para buruh yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) Jember sempat demo di Pendapa Wahyawibawagraha. Namun karena Bupati Jember Hendy Siswanto sedang berada di Jakarta, massa aksi tidak ditemui oleh siapapun. Lantas melanjutkan aksinya di Gedung DPRD Jember, yang kemudian mereka menyampaikan orasi dan mendesak agar ada anggota dewan yang turun menemui massa aksi itu.
Para puluhan aksi itu membentangkan poster yang bertuliskan #Keputusan Ora Masooook!!!! #Jangan Matikan PDP Sayang, Matikan Saja Kenangan Mantan, #Berhenti Drama Korea di Pendopo, Lebih Banyak Drama, #Nasib Buruh Bukan Untuk Diputar, Dijilat, Lalu Dicelupin.
"Sejak awal kita menutup keterbukaan dan fair dan atas hasil open bidding sebagai Direksi pdp Khayangan," tandas Korlap Aksi dari FKPAK Dwi Agus, Kamis (21/10/2021).
Para buruh juga menilai direktur baru PDP Kahyangan tidak diketahui kapabilitasnya. "Kami melihat ini tidak fair, ada yang salah ada yang keliru. Makanya bukan serta merta menolak mereka. Tapi sebelum dijelaskan keprofesionalnya dimana. Biar publik yang menilai, jangan kami. Siapa yang akan menilai? Ada praktisi hukum profesional, akademisi. Diluar pansel ya. Biar objektif, datangkan semua. Datangkan mereka semua," ujarnya.
"Kami akan menolak 3 direksi itu masuk. Tidak menolak keputusan Bupati, tapi menolak mereka masuk (di wilayah PDP Kahyangan),” sambungnya.
Mereka juga meminta untuk meyakinkan para buruh terkait profesionalitas kerja. “Karena apa yang akan mereka kerjakan, lawong jelas tidak akan bissa bekerja. Yakinkan kami kalau mereka itu memang betul-betul bisa bekerja. Siapa yang bisa meyakinkan, Bupati sama Pansel tentunya. Itu harapan kami. Selama ini kami tidak bisa bertemu dengan bupati,” ucapnya.
Nantinya, lanjut Dwi Agus, akan ada pertemuan dengan Bupati Jember. Agus menjabarkan, saat ini, kondisi di lingkungan PDP Kahyangan sedang tidak baik. "Jadi PDP ini sakit, kami saja upahnya 70 persen. Sejak lama kami berharap (adanya peningkatan kesejahteraan upah). Harapan kami, bupati atau direksi baru tentunya paham tentang perkebunan. Walaupun bukan syarat mutlak, paling tidak paham soal managerial. Tapi harapan kami, syukur-syukur paham managerial, paham perkebunan, dan pengalaman yang sudah ditentukan itu," ujarnya.
Menanggapi protes buruh itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan sebaiknya para Direksi PDP tersebut diberi kesempatan terlebih dahalu, paling tidak setahun kedepan. Hal itu disampaikan Ahmad Halim melalui sambungan seluler. Halim merespon aspirasi puluhan buruh dari Perusahaan Daerah Perkebunan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK PAK) yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPRD Jember. "Kan kita belum tau bagaimana kinerjanya, lantas dari mana melakukan penilaian, kalau belum bekerja sudah kita nilai, kan gak fair juga. Baru kalau nanti kinerjanya buruk, tidak ada progres yang bagus, ya kita hajar bareng – bareng,” ujarnya.
Mengenai latar belakang hasil seleksi tiga direksi PDP Kahyangan, Halim mengaku tidak terlalu banyak tahu. "Itu kan kewenangan pansel, kita juga belum tahu," terang Halim yang juga politisi Partai Gerindra ini.
Halim juga mengatakan akan memfasilitasi aspirasi yang disampaikan buruh PDP Kahyangan.
Terkait dengan kondisi PDP Kahyangan yang selama ini dilaporkan selalu merugi, Halim berharap agar pihak manajemen tidak terus menerus berharap adanya subsidi dari APBD Jember. "Ya arus ada upaya yang inovatif," katanya.
Menurut Halim, PDP Kahyanngan merupakan perushaan yang bukan saja berorientasi kepada ekonomi belaka, melainkan juga perusahaan yang bersifat sosial yang diharapkan jangan sampai ada PHK pada para buruh dan tenaga kerja.
Reporter : P. Juliatmoko
Editor : Endang Pergiwati
