WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengakui, secara teknis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bangkrut, namun belum secara legal. Hal ini lantaran ekuitas Garuda sudah negatif hingga US$ 2,8 miliar atau setara dengan Rp 40 triliun (kurs Rp 14.200/US$). Tambahan utangnya sekitar US$ 100-150 juta atau Rp 1,5-2 triliun setiap bulannya. Kondisi maskapai plat merah benar-benar parah dengan mencatat kenaikan kerugian sebesar 25% per 30 September 2021, menjadi Rp 18,94 triliun. Garuda melakukan berbagai cara agar mampu bangkit dari keterpurukan tersebut. Kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Garuda meminta pencairan dana Investasi Pemerintah-Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN) senilai Rp 7,5 triliun. Sementara DPR RI diharapkan mendukung langkah restrukturisasi perusahaan. Strategi lain yang cukup ‘ekstrem’ adalah opsi dilusi alias penurunan persentase kepemilikan saham dengan cara menjual saham ke pihak lain. Akankah saham Garuda dijual? Atau pemerintah akan kembali cawe-cawe memberikan kucuran duit. Ada juga peluang ‘dimatikan’ sesuai ujaran Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta agar BUMN sakit ditutup saja. https://cdn.lentera.co/c/newscenter/lenteratoday/2021/11/10112021.pdf
[3d-flip-book id="73632" ][/3d-flip-book].jpg)
