PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Kota Palangka Raya saat ini dinyatakan dalam status Tanggap Darurat Banjir (TDB), yang berlaku selama 14 hari, mulai tanggal 12 sampai 25 November mendatang. Kebijakan ini mengacu pada ketetapan yang disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K. Yunianto mengatakan ditetapkanya status Tanggap Darurat Banjir tersebut karena sudah tercatat lebih dari 10.739 warga Kota Palangka Raya yang terdampak banjir berasal dari luapan sungai besar yang mengaliri wilayah Kota Palangka Raya.
"Tentunya status Tanggap Darurat Banjir tersebut akan dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, kemungkinan bisa dicabut atau diperpanjang," papar Sigit.
Disisi lain Sigit memperkirakan jumlah warga terdampak banjir dari luapan sungai tersebut akan terus bertambah.
Ia juga mengingatkan perihal informasi yang disampaikan pihak BMKG, yang memprediksi hingga bulan Februari 2022 yang akan datang, Kota Palangka Raya masih berpotensi untuk diguyur hujan.
"Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui warga terdampak banjir tersebar di empat kecamatan dan berada di 17 kelurahan dari total 30 kelurahan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya," ungkap Sigit.
Ia pun melanjutkan, dari beberapa kelurahan yang terdampak banjir antara lain yaitu Kelurahan Tangkiling, Banturung, Sei Gohong, Tumbang Tahai, Tumbang Rungan, dan Pahandut Seberang.
Termasuk juga Kelurahan Pahandut, Danau Tundai, Kameloh Baru, Bereng Bengkel, Kalampangan, Tanjung Pinang, Langkai, Palangka, Bukit Tunggal, Petuk Katimpun dan Marang.
Adapun tiga sungai yang meluap dan mengakibatkan banjir tersebut yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau, yang melintasi Kota setempat. Tercatat sejumlah 4.157 Kepala Keluarga (KK) dari 17 Kelurahan yang menjadi korban banjir luapan air sungai tersebut.
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan jika warga yang menjadi korban banjir sudah diungsikan ke tempat lebih aman di posko-posko yang disediakan Pemkot bersama pihak terkait lain.
"Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban banjir selama mengungsi telah didirikan dapur umum," tuturnya.
Sedangkan mengenai ketinggian banjir yang menggenangi 17 kelurahan tersebut, memiliki ketinggian yang berbeda, berkisar antara 20 sampai 60 cm, tergantung tinggi atau rendahnya lokasi serta kedekatannya dengan bantaran sungai.
Sedangkan terkait kebutuhan logistik dan menyangkut kesehatan warga korban banjir, Pemkot setempat berupa menjamin ketersediannya. Ia pun meminta para pengungsi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari munculnya klaster baru Covid-19.
"Untuk menjamin tersedianya air bersih bagi para pengungsi, Pemkot setempat juga merangkul pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk bekerjasama," pungkas Sigit.
Reporter : Novita Masniari
Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
