Aliansi Gerak Tuntut Kementerian Maritim dan Investasi Tutup Aktivitas PT TPL di Kawasan Danau Toba
JAKARTA (Lenteratoday) - Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Rabu (24/11). Dalam aksi tersebut, Masyarakat Adat Tano Batak memberikan pernyataan sikap terkait keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama (llU) di kawasan Tano Batak.
Menurut Aliansi Gerak, kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) selama lebih dari tiga decade ini, telah merugikan masyarakat setempat, padahal seharusnya memberikan kemakmuran bagi bangsa dan negara Indonesia. “Kehadiran perusahaan itu justru menjadi sumber malapetaka bagi Tano Batak. Kami ini membutuhkan investasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai keberlanjutan lingkungan, akuntabel dan juga mengedepankan rasa aman, nyaman dan perdamaian,” ujar Ketua Korlip Aliansi Gerak, Banget Sibuea
Banget Sibuea menegaskan, persoalan yang diakibatkan oleh kehadiran PT TPL, mendorong pihaknya sebagai perwakilan masyarakat adat dari Tano Batak (Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara) di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan nasional untuk meminta pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut.
“Kami sebagai perwakilan masyarakat adat dari Tano Batak (Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara) di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan nasional, telah melakukan berbagai upaya agar pemerintah segera mencabut izin perusahaan tersebut,” ungkapnya.
Banget Sibuea juga menyampaikan agar pemerintah juga melihat permasalahan yang dihadapi para warga ini. “Kami kembali hadir di Ibu Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kami kepada pemerintah agar mengambil langkah-langkah kongkrit dan serius terhadap proses penutupan PT TPL yang sudah merugikan masyarakat Adat Tano Batak,” tambahnya.
Mewakili masyarakat Adat Tano Batak, Aliansi Gerak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kementerian Maritim dan Investasi, yaitu mencabut izin PT TPL, mencabut izin konsensi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dari wilayah Adat Tano batak, mewujudkan reformasi agraria sejati, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak, mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan karyawan PT TPL kepada masyarakat Adat Tano Batak, menyelamatkan Tano Batak dari limbah TPL, dan menyelamatkan hutan Tano Batak dari aktivitas pengundulan hutan oleh PT TPL. Demikian tuntutan Aliansi Gerak yang disampaikan melalui rilis tertulis kepada media.
“Aliansi Gerak dan masyarakat Adat Tano Batak di kawasan Danau Toba menuntut pemerintah mencabut izin PT TPL karena dapat merusak lingkungan hidup di kawasan Danau Toba,” tegas Banget Sibuea kembali.
Reporter : Dony Kristianto
Editor : Endang Pergiwati
