PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Seluruh jajaran aparatur negara yang bertugas di Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya diharapkan bisa menjalankan amanah, bersih dari KKN dan transparan. Khususnya yang berkedudukan sebagai pelaksana anggaran dan pengambil kebijakan di tubuh Pemkot.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K. Yunianto, mendukung upaya Pemkot setempat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau 'good govermance' yang berarti pemerintah yang bersih atau bebas dari Kolusi, Korupsi, serta Nepotisme (KKN). Pesan ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati pada 9 Desember 2021.
"Melalui momen tersebut, kita harapkan bisa mengingatkan kepada seluruh jajaran yang mengabdi di pemerintahan, untuk selalu bekerja sesuai aturan, prinsip dan kaidah yang berlaku," papar Sigit.
Selain itu, Sigit mengingatkan pentingnya untuk menjaga integritas diri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dari korupsi. Ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tercapainya 'good govermance'.
Lebih lanjut, ia mengatakan konsep pemerintahan yang baik dan bersih tentunya sangat diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.
"Good governance menjadi panduan bagi pemangku kebijakan agar lebih bijaksana dan berhati-hati dalam membuat keputusan dan melaksanakan tugas," ungkap Sigit.
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, tanpa adanya konsep 'Good Governance' maka pembangunan akan salah arah. Intinya jika motto 'Good Governance' diterapkan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.
"Ini menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan agar berjalan selaras," ucap Sigit.
Sementara itu, Sigit menekankan jika pemerintahan yang baik telah terbentuk, dengan sendirinya praktek korupsi yang selama ini terjadi, dapat dicegah dan diminimalisir, bahkan dihilangkan.
Ia juga mengingatkan yang penting bagi para pelaksana pemerintahan berusaha menjaga integritas diri sendiri agar terhindar dari tindakan korupsi. Karena adanya korupsilah yang menimbulkan kerugian bagi negara dan tentunya masyarakat.
"Langkah pertama adalah mengubah pola pikir para pelaksana pemerintahan dengan menanamkan keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," pungkasnya.
Reporter : Novita Masniari
Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
